Pemilu 2019

Polda Jateng Kerahkan 21.800 Personel untuk Pengamanan Pemilu 2019

Sebanyak 21.800 pasukan dikerahkan Polda Jateng untuk mengamankan proses Pemilu 2019 pada April 2019 mendatang.

Polda Jateng Kerahkan 21.800 Personel untuk Pengamanan Pemilu 2019
tribunjateng/Akhtur Gumilang
Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono pimpin apel siaga pengamanan Pemilu 2019 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akhtur Gumilang

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Sebanyak 21.800 pasukan dikerahkan Polda Jateng untuk mengamankan proses Pemilu 2019 pada April 2019 mendatang.

Pengaman itu pun berlaku bagi capres dan cawapres yang sedang melakukan kampanye di wilayah Jateng.

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono mengatakan, pengamanan pilpres dan pileg sudah dilakukan dengan menggelar Operasi Mantap Brata 2019.

"Dari Polda ada 21.800 personel untuk pengamanan selama ratusan hari jelang Pemilu nanti," kata Irjen Condro saat di Slawi, Kabupaten Tegal, Selasa (25/9/2018) kemarin.

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono meninjau apel gelar pasukan di Lapangan Pancasila Simpanglima Kota Semarang, Rabu (19/9/2018) dalam rangka pengamanan Pemilu 2019
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono meninjau apel gelar pasukan di Lapangan Pancasila Simpanglima Kota Semarang, Rabu (19/9/2018) dalam rangka pengamanan Pemilu 2019 (tribunjateng/hermawan handaka)

Jumlah personel tersebut juga didukung personel dari TNI, dan sejumlah instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah.

"Ada dari TNI sebanyak sembilan batalyon untuk perkuatan pengamanan," sambung dia.

Menurut Condro, pengamanan tersebut juga termasuk ‎pengamanan untuk calon presidan (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang datang ke wilayah Jateng untuk berkampanye.

Jadi, setiap capres dan cawapres yang datang ke Jateng sudah dipersiapkan pengamanan, mulai dari pengawalan maupun pengamanan tertutup.

Dalam kesempatan itu, Condro juga menegaskan netralitas Polri dalam mengamankan jalannya seluruh tahapan pilpres dan pileg. ‎

Personel yang terbukti tidak netral akan diberikan sanksi mulai dari sanksi disiplin, kode etik, hingga Undang-undang Pemilu.

‎"Kita terus mensosialisaskan kepada jajaran terkait komitmen netralitas Polri dan TNI dalam pilpres dan pileg," tegas dia. (*)

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved