Temui Ratusan Honorer Pendidik, Plt Bupati Tegal Sebut Pembuatan SK Akan Bertentangan

Plt Bupati Tegal, Umi Azizah mendatangi ratusan pekerja honorer pendidik yang berdemo di depan kantor Pemkab

Temui Ratusan Honorer Pendidik, Plt Bupati Tegal Sebut Pembuatan SK Akan Bertentangan
Tribunjateng.com/Akhtur Gumilang
Plt Bupati Tegal, Umi Azizah mendatangi ratusan pekerja honorer pendidik yang berdemo di depan kantor Pemkab, Kamis (27/9/2018) siang ini. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akhtur Gumilang

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Plt Bupati Tegal, Umi Azizah mendatangi ratusan pekerja honorer pendidik yang berdemo di depan kantor Pemkab, Kamis (27/9/2018) siang ini.

Di hadapan para tenaga honorer pendidk yang terdiri dari para guru, operator, penjaga, dan pustawan sekolah, Umi mengaku sudah menyadari permasalahan ini sejak jauh-jauh hari.

"Di daerah lain juga sama. Kini, kami sedang berupaya ke Pemerintah Pusat karena semua wewenang ada di sana (pusat)," ujar Umi.

Terkait tuntutan, Umi lebih menitikberatkan perihal pembuatan SK Bupati yang diminta para tenaga pendidik honorer.

Dia menyebut, pembuatan SK Bupati yang dimaksud untuk mewadahi para pekerja honorer itu akan berbenturan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer.

"Kami Pemkab Tegal sudah mengusulkan agar PP tersebut dihapus. Beberapa kali pun kami sudah memfasilitasi para honorer, khususnya saat audiensi dengan Kemenpan-RB," ujar Umi kepada para pendemo yang tergabung dalam Perkumpulan Honorer Sekolah Negeri (PHSN) Kabupaten Tegal.

Secara pribadi, Umi mengaku bahwa PP tersebut memang berdampak bagi para tenaga pendidik honorer sehingga pihaknya mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk dihapus.

"Tuntutan itu semuanya tergantung pada Pemerintah Pusat. Kami di sini pun sedang berupaya karena saya menyadari permasalahan ini," lanjutnya.

Sementara itu, Sekda Pemkab Tegal, Widodo Joko Mulyono menuturkan bahwa para Kepala Daerah dilarang membuat SK terkait status bagi para pekerja honorer.

Apabila melanggarnya, kata Joko, para Bupati maupun Wali Kota akan menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

"Dampaknya, para kepala daerah itu wajib mengganti seluruh biaya yg ditimbulkan setelahnya, baik itu honor ataupun dana operasional lainnya yg sdh diterimakan kepada tenaga honorer atau sebutan lainnya," ujar Joko saat beraudiensi dengan 50 anggota perwakilan dari PHSN.

Penerbitan SK apapun untuk honorer, kata dia, tidak dipernankan oleh Pemerintah Pusat karena bertentangan dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 yang telah direvisi menjadi PP Nomor 56 tahun 2012 terkait pengangkatan tenaga honorer.

"Bahkan, strata hukumnya lebih tinggi daripada Permendikbud," jelas Joko. (*)

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved