Breaking News:

Jauhari : Pemkab Semarang Tidak Bisa Lepas Tangan Urusan Desa Wisata

Pemerintah Kabupaten Semarang masih setengah-setengah dalam mensupport keberadaan desa wisata

Penulis: deni setiawan | Editor: galih permadi

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN -  Tokoh masyarakat sekaligus anggota DPRD Kabupaten Semarang asal Tengaran Kabupaten Semarang, M Jauhari Mahmud berpendapat, dapat tumbuh berkembang atau tidaknya suatu pengelolaan desa wisata tidak serta merta diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat maupun pemerintah desa setempat.

“Tidak sekadar hanya didampingi. Tetapi juga dipandu secara intensif. Tidak sekadar secara berkala, tetapi terus menerus. Bahkan apabila perlu, ada petugas khusus yang mendampingi masyarakat untuk mengelola desa wisata yang sedang dirintis maupun sedang dikembangkan,” terang Jauhari.

Kepada Tribunjateng.com, Senin (1/10/2018), dia menilai, apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang masih setengah-setengah dalam mensupport keberadaan desa wisata. Termasuk juga dari sisi penganggaran.

“Padahal apabila bisa kami katakan, dari sisi anggaran pemerintah melalui dinas terkait –Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang—sangatlah mampu. Tidak sekadar mendampingi tanpa ada pendampingan intensif terus-menerus,” tandasnya.

Politikus PKS Kabupaten Semarang itu berucap, sebagai contoh nyata yang sebenarnya dapat dilakukan dalam support dana seperti pemberian bantuan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke desa.

“Bagaimanapun sangat tidak mungkin jika sebatas menggunakan modal swadaya ataupun memanfaatkan sebagian dana desa. Butuh support modal tambahan untuk pengembangan inovasi-inovasinya. Modal itu selain untuk infrastruktur juga daya dukungnya seperti produk-produk lokal yang dapat dipasarkan,” ucap Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Semarang itu.

Hal lain juga disampaikan Politisi Partai Gerindra Kabupaten Semarang Thomas Suyanto. Peran serta masyarakat untuk guyup mengembangkan ciri khas di desanya sangatlah tinggi.

Bahkan dari sebatas warisan leluhur, dapat menjadi modal untuk rintisan desa wisata.

“Jika pemerintah daerah bisa terlibat secara optimal dalam pengembangannya, bisa berpotensi besar menjadi industri kepariwisataan di desa tersebut. Naik kasta dari awal sebatas kelas dusun, desa, bisa jadi berkelas kabupaten bahkan pula tak menutup kemungkinan berkelas provinsi,” bebernya.

Thomas menerangkan, ketika hal tersebut dapat dilakukan, pemerintah pun secara tidak langsung akan diuntungkan ke depannya.

Yakni adanya sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru yang bisa terus pula ditumbuhkan.

“Tetapi syaratnya jangan sekadar menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat serta pemerintah desa dalam merintis dan mengembangkan. Tetapi sejak awal juga Pemkab Semarang ikut serta, turun tangan membantunya. Jangan begitu semakin dikenal desa wisatanya, pemerintah baru masuk,” pinta Thomas. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved