Relawan Asing Tak Bisa Sembarangan Langsung Masuk ke Palu dan Donggala

Secara detail, kata Sutopo, BNPB dan Kementerian Luar Negeri akan membuat aturannya.

Relawan Asing Tak Bisa Sembarangan Langsung Masuk ke Palu dan Donggala
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Dampak kerusakan akibat gempa Donggala dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah, pada Jumat (28/9/2018), di Kampung Wani 2, Kecamatan Tanatopea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Selasa (2/10/2018). Kapal Sabuk Nusantara 39 sampai terdampar ke daratan. 

TRIBUNJATENG.COM JAKARTA - Sebanyak delapan belas negara sudah mengajukan diri memberikan bantuan untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Tawaran bantuan itu tak hanya berupa materi atau barang, tetapi juga bantuan sumber daya manusia untuk masuk ke lokasi bencana sebagai relawan internasional.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengingatkan, tak sembarangan relawan asing bisa masuk ke lokasi bencana.

"Tidak sembarangan relawan-relawan (internasional) bisa masuk, harus tetap sesuai dengan kebutuhan," ujar Sutopo dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Baca: Tahan Gempa, Rumah Subsidi di Palu Ini Terjangkau bagi MBR

Ia mengatakan, bantuan dari negara lain untuk korban gempa dan tsunami Palu dan Donggala merupakan kerja sama antar pemerintahan atau government to government.

Oleh karena itu, para relawan internasional yang ingin masuk ke lokasi bencana harus terdaftar secara resmi di Kementerian Luar Negeri.

Secara detail, kata Sutopo, BNPB dan Kementerian Luar Negeri akan membuat aturannya.

Selain itu, nantinya, AHA Centre, lembaga internasional khusus menangani masalah kemanusiaan juga akan dilibatkan.

Baca: Jokowi Instruksikan Kapolri Tangkap Penyebar Hoaks Gempa dan Tsunami Sulteng

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, semua bantuan asing untuk korban gempa Palu dan Donggala akan dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri.

"Organisasi, negara atau apapun semua dikoordinasikan kepada kementerian luar negeri. Prioritasnya adalah satu transportasi, karena ini penting bagi kita. Kami sangat apresiasi tawaran-tawaran itu," kata dia. (*)

Editor: suharno
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved