Update Jumlah Pelamar CPNS 2018 sscn.bkn.go.id, di Pemprov Jateng Capai 7.848 Pendaftar

TRIBUNJATENG.COM - Jumlah pelamar CPNS 2018 terus bertambah sejak dibuka 26 September 2018.

Hingga kemarin, Selasa (2/10/18) sudah tercatat 284.740 pelamar CPNS 2018 yang memilih instansi.

Sedangkan 58.626 pelamar CPNS 2018 sudah diverifikasi oleh instansi.

Bersamaan dengan itu, BKN juga menyampaikan data tiga besar universitas asal pelamar, program studi asal pelamar, kantor regional BKN daerah dan lima besar instansi pusat yang diincar pelamar.

Berikut update jumlah pelamar CPNS 2018 sscn.bk.go.id yang Tribunjateng.com lansir dari laman Facebook BKN:

*Update SSCN 2018*
*Selasa, 2 Okt pukul 16.00*

Instansi go live: 91%
Pelamar pilih instansi: 284,740 orang
Pelamar telah diverif oleh instansi: 58,626 orang

*Top 3 Universitas asal pelamar*
1. Universitas Terbuka 20,856
2. Universitas Pendidikan Indonesia 8,011
3. Universitas Negeri Padang 5,753

*Top 3 Prodi asal pelamar*
1. Pendidikan Guru SD 44,267
2. Kebidanan 31,168
3. Pendidikan Agama Islam 26,902

*Top 5 instansi pusat*
1. Kementerian Hukum/HAM 68,860
2. Kementerian Agama 34,388
3. Kejaksaan Agung 7,924
4. Kementerian ATR/BPN 6,565
5. Mahkamah Agung RI 6,005

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Yogyakarta*
1. Pemprov Jateng 7,848
2. Pemkab. Pati 1,644
3. Pemkab. Cilacap 1,460

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Surabaya*
1. Pemprov Jatim 9,279
2. Pemkab. Jember 2,124
3. Pemkab. Gresik 1,970

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Bandung*
1. Pemkot Bandung 7,091
2. Pemprov Jabar 5,395
3. Pemkab. Serang 4,233

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Makassar*
1. Pemkab. Pangkajene dan Kepulauan 1,907
2. Pemkab. Buton Tengah 1,846
3. Pemerintah Kab. Pinrang 1,407

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Jakarta*
1. Pemprov. DKI Jakarta 3,290
2. Pemkab. Sambas 2,119
3. Pemkab. Melawi 2,049

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Medan*
1. Pemkab. Deli Serdang 2,042
2. Pemkota Tanjungbalai 1,360
3. Pemkab. Langkat 1,153

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Palembang*
1. Pemkot Palembang 2,226
2. Pemkab. Tebo 1,837
3. Pemkab. Banyuasin 1,669

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Banjarmasin*
1. Pemprov. Kalimantan Selatan 1,457
2. Pemprov. Kalimantan Utara 1,399
3. Pemkot Balikpapan 1,215

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Denpasar*
1. Pemkab. Manggarai 2,029
2. Pemkab. Manggarai Barat 1,672
3. Pemprov. Bali 1,462

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Manado*
1. Pemprov Maluku Utara 582
2. Pemkab. Kepulauan Sula 455
3. Pemkab. Kepulauan Talaud 272

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Pekanbaru*
1. Pemprovinsi Sumatera Barat 2,344
2. Pemkab. Solok 1,802
3. Pemkota Pariaman 1,799

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Aceh*
1. Pemkab. Aceh Singkil 792
2. Pemab. Akceh Tengah 727
3. Pemkab. Pidie 579

*:: Tim Publikasi SSCN ::*

*:: Biro Humas BKN ::*

Selain itu, Panselnas juga mempersiapkan keamanan berlapis sehingga tidak ada celah bagi calo.

Berikut sistem keamanan yang diterapkan Panselnas untuk pendaftaran CPNS 2018:

Soal rahasia

Dijelaskan, kerahasiaan soal terjamin dengan pengamanan yang ketat dan berlapis.

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018 telah memiliki puluhan ribu bank soal tes CPNS 2018 yang dienkripsi dan dikunci oleh tiga lembaga negara.

Untuk membukanya, harus dilakukan oleh tiga lembaga tersebut, tidak bisa hanya oleh satu instansi.

Misalnya, Kementerian PANRB sebagai salah satu pemegang kunci, tidak bisa membuka soal itu sendiri.

Tetapi harus bersama dengan instansi pemegang kunci lainnya.

"Kami menjaga kerahasiaan soal dengan sistem ini sudah teruji," jelas Setiawan.

Ditambahkan, saat akan melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), soal akan diacak.

Dipastikan, peserta satu dengan lainnya yang bersebelahan, depan, dan belakangnya akan mengerjakan soal yang berbeda.

Begitu peserta selesai mengerjakan soal, dan menekan tombol ‘selesai’, jawaban juga akan dikunci dan nilai langsung muncul saat itu juga.

Sistem digital seperti ini, tidak memungkinkan adanya calo.

"Jelas tidak ada celah untuk transaksi di sana," tegas Setiawan.

Pengamanan tidak berhenti pada penguncian bank soal.

Tiga lapis

Di lokasi tes, ada pengamanan berlapis yang disiapkan panitia untuk mencegah berbagi bentuk kecurangan.

Lapis pertama, adalah tempat para peserta menunggu ujian yang akan diawasi oleh panitia.

Pada lapis kedua, adalah ruangan untuk penjelasan CAT.

Saat masuk ke ruangan lapis kedua ini, panitia atau pengawas melakukan penggeledahan terhadap peserta.

Kalau ada peserta yang membawa alat-alat pasti ketahuan.

Sebagai contoh, tahun lalu ada yang ketahuan membawa jimat dan lain-lain. Mereka langsung di-black list.

Pada lapis ketiga, sebelum masuk ruang ujian, peserta kembali diperiksa identitasnya untuk memastikan tidak ada kecurangan.

"Dengan sistem ini, tes ini sangat transparan, dan lepas dari intrik-intrik," imbuh Setiawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 2018 ini pemerintah membuka 238.015 formasi CPNS 2018.

Sebanyak 51.271 formasi untuk instansi Pemerintah Pusat (76 K/L) dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda).

Teken MoU

Untuk memastikan seleksi ini berjalan dengan tertib, aman, lancar, adil, obyektif, dan bebas dari KKN, pekan lalu dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian PANRB,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

MoU itu terkait Persiapan, Pelaksanaan, Pengamanan, dan Penegakan Hukum dalam rangka Seleksi CPNS 2018.

MoU tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian PANRB yang diwakili Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja,

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi yang diwakili Kepala Biro SDM Diah Ismayanti, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf, dan Asisten Polri Bidang Operasi Irjen Pol Deden Juhara.

Acara tersebut disaksikan oleh Menteri PANRB Syafruddin, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Dengan MoU ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas sistem seleksi CPNS saja, tetapi juga dapat menjamin adanya penegakan hukum, termasuk bilamana terjadi cyber crime.

Selain itu, juga dalam penyiapan infrastruktur dan peralatan pendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), persiapan dan pelaksanaan SKD dan SKB, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKD dan SKB. (*)