Wali Kota Semarang Harap Aturan Baru Sistem Rujukan BPJS Kesehatan Dicabut

Puskesmas di daerah pinggiran itu akan dikembangkan dengan biaya Rp 25 miliar.

Wali Kota Semarang Harap Aturan Baru Sistem Rujukan BPJS Kesehatan Dicabut
tribunjateng/ist
Menghadapi kampanye Pemilu 2019 yang berlangsung pada 23 September - 13 April, Walikota Semarang Hendrar Prihadi meminta masyarakat agar tetap menjaga kondusifitas. 

"Maka harapan Saya, mudah-mudahan rekomendasi yang telah dilakukan oleh rumah sakit-rumsah sakit yang berkirim surat ke Presiden, termasuk Bu Risma (Wali Kota Surabaya) yang menghendaki kebijakan itu dicabut, bisa dikabulkan oleh Presiden. Sehingga tidak akan muncul gejolak," harapnya.

Baca: Hendi: Taman Indonesia Kaya Bakal Jadi Ruang Seni Budaya Lokal

Tak hanya di swasta, di rumah sakit milik Pemkot Semarang sendiri juga berkurang pasiennya, tapi jumlah pasien masih bisa tercover dari rawat inap.

Untuk atasi persoalan tersebut, katanya, Pemkot tahun depan mulai akan membangun RS tipe D, yang awalnya Puskemas di daerah Kecamatan Mijen.

Puskesmas di daerah pinggiran itu akan dikembangkan dengan biaya Rp 25 miliar.

"Dengan jadi rumah sakit tipe D, maka pelayanan kepada masyarakat di daerah Mijen akan tercover dengan layanan BPJS," ujarnya.

Ditambahkan, selain di Mijen, Pemkot Semarang juga berencana membangun RS tipe D di daerah Banjardowo.

Namun yang prioritas adalah RS tipe D di Mijen dulu.

Untuk kemajuan jangkauan pelayanan kesehatan ke masyarakat, juga ada kemungkinan semua Puskesmas di Semarang dikembangkan jadi rumah sakit tipe D.

"Tapi untuk saat ini dirasa rumah sakit yang ada di Semarang masih cukup untuk mengcover kebutuhan masyarakat, kita juga punya 37 Puskesmas di kota ini," pungkasnya. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved