OPINI

OPINI Ali Damsuki: Pirpres di Tengah Pusaran Bencana Alam

Motivasi dan semangat yang membara menjadi sebuah pijakan untuk berdiri, berhenti dari kegagalan.

OPINI Ali Damsuki: Pirpres di Tengah Pusaran Bencana Alam
Tribun Jateng
Ali Damsuki 

Oleh Ali Damsuki

Mahasiswa Pascasarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang

 “I think each of the failures I had to face provided me with the opportunity of starting again and trying something new.”-(Harland David Sanders)-

 Motivasi dan semangat yang membara menjadi sebuah pijakan untuk berdiri, berhenti dari kegagalan. Kegagalan bukan benalu yang akan merugikan, akan tetapi menjadi awal dari sebuah kesuksesan. Fenomena flashback kegagalan yang dialami oleh Prabowo Subianto saat ajang Pilpres 2014 silam, tak menyurutkan Ketua Umum Gerindra untuk “berperang” lagi dalam perhelatan perebutan ‘kursi kekuasaan’ saat Pilpres mendatang.

Prabowo memang menjandi rival Jokowi sejak Pilpres 2014 lalu. Dinamika perpolitikan diwarnai oleh citra, kharisma, dan kampanye oleh kedua tokoh tersebut. Agenda politik menjadi ‘ramai’ oleh berbagai aktor pendukung calon tersebut.

Mulai dari wacana media, kampanye ‘blususkan’, hingga pencitraan yang dilakukan para calon tersebut dengan durungan Partai Politik yang mengawal.Agenda tersebut di ‘tembakkan’ seluruh Jawa khususnya. Jawa menjadi sentral kunci dalam peran perpolitikan di Indonesia. Mengutip Jean Boudrillard, tidak melulu melalui praksis kerja, tetapi juga praksis komunikasi. Language is also a medium of domanations and power.

Jawa memang akan menjadi penentu mesin politik partai. Bila dihitung, sekitar separuh pemilih di Indonesia berada di tanah Jawa. Pada akhir 2017 lalu, KPU melansir Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jawa mencapai 91,16 juta suara. Masing-masing terdiri dari 32,8 juta di Jawa Barat, 27,4 juta di Jawa Tengah, dan 30,96 juta di Jawa Timur. Daftar jumlah ini potentially akan bertambah hingga Juni 2018.  Jawa memang memiliki pesona politik luar biasa. Di Jawa, setiap agenda sosial hari ini selalu diterjemah menjadi agenda politik. Propaganda, provokasi, dan citra dalam politik mulai jelas tergambar ke dalam satu kanvas besar: golden ticket 2019. Bahkan, pergolakan untuk memantapkan tiket itu kadang ditempuh melalui dinamika yang tidak sekadar kompetitif, tetapi pada kadar tertentu- oportunis.

2019 menjadi tahun perpolitikan yang nanti_nya kian memanas. Sebab, peta pertarungan Pilpres 2019 Prabowo Subianto akan kembali menjadi rival berat Joko Widodo yang kedua. Hal ini dibuktikan dengan ACC yang diperoleh Prabowo setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan partainya mendaulat ketua umum Partai Gerindra itu menjadi capres

Pertarungan Jilid II

Kembalinya nuansa semangat Prabowo untuk menjadi Capres di Pilpres 2019 tentu mendapat sambutan yang luar biasa. Kondisi tersebut didukung pula oleh beberapai Partai Politik yang kian semangat mendampingi Prabowo. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan tiga parpol tersebut, Prabowo mengantongi dukungan 174 kursi di parlemen, sehingga jauh melampaui persyaratan yakni diajukan parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi di DPR, atau minimal 112 kursi. Dengan demikian, dari 10 parpol yang memiliki kursi di parlemen, tinggal menyisakan Partai Amanat Nasional (PAN) yang belum secara resmi memutuskan siapa yang bakal diusung menjadi capres. Namun, hampir dapat dipastikan PAN akan bergabung dengan koalisi Gerindra-Demokrat-PKS, mengingat langkah dan sikap politik PAN selama ini yang segendang seirama dengan ketiga partai itu.

Di pihak lain, Jokowi telah terlebih dulu mengantongi dukungan enam parpol, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, dan Partai Hanura.Pertarungan Jokowi dan Prabowo mengulang kembali Pilpres 2014. Empat tahun silam, Jokowi memenangi pilpres dengan perolehan 53,15 persen, dan Prabowo hanya meraup 46,85 persen. Dengan demikian, tahun depan merupakan pertarungan jilid kedua bagi mereka. Kondisi tersebut dengan jelas partai telah sigap memasang kuda-kuda dengan mempersonifikasikan aspirasi publik melalui pengenalan tokoh bintang mereka. Meski begitu, iklim politik nasional setidaknya terus bergulat pada dua kandidat utama, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Hal yang perlu diperhatikan saat Pilpres ialah bagaimana wajah pertarungan perpolitikan selanjutnya. Semoga tindakan seperti kampanye hitam, fitnah, ujaran kebencian, politisasi SARA tidak menjadi agenda ‘licik’ yang dilakukan oleh kedua bakal calon. Sebab, bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakatnya. Pemimpin yang mampu mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan mendorong ekspor, harus tercermin dalam visi, misi, dan program kerja capres. Demikian pula tantangan mengatasi ancaman polarisasi dalam kehidupan kebangsaan, juga harus dapat diartikulasikan secara jelas kepada publik.

Bencana Tsunami Palu dan Donggala

Pilpres tahun 2019 memang tidak akan pernah luput dari wajah perpolitikan Indonesia. Namun dewasa ini, perpolitikan tengah berada pada posisi yang dilematis. Terjadinya banyak sekali bencana gempa bumi, banjir, hingga tsunami ikut menghiasi pemberitaan media yang kian memanas. Entah mana yang akan didahulukan dalam proses problem solving?Hal tersebut menjadi sebuah apologi yang tak perlu dijawab.

Dewasa ini memang memang banyak terjadi bencana di mana- mana, sebulan lalu lombok mengalami bencana alam gempa bumi yang mengguncang Lombok (6,4 SR), persis dua bulan lalu. Lebih dari 560 korban jiwa telah dikebumikan, paling banyak di Lombok Utara (466 jiwa). Rehabilitasi rumah dan infrastruktur yang rusak, juga baru dimulai. Mengutamakan rehab gedung sekolah. Serta infratsruktur jalan yang ambles. Lindu Palu, telah menambah panjang rantai kawasan terdampak gempa bumi.

Pantai Talise, Palu (Sulawesi Tengah), berduka sangat mendalam pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 Skala Richter (SR), disertai tsunami. Telah ditemukan lebih dari 840 korban jiwa. Hal tersebut juga terjadi gempa tektonik di Palu (dan Donggala). Ironisnya, kawasan legenda bencana alam, kini menjadi perkotaan padat penduduk. Bahkan pada era moderen, transformasi budaya antisipasi bencana gempa dan tsunami, seolah menghilang. Legenda hanya dianggap mitos, dan tahayul. Padahal UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan kepelatihan bencana.

UU Penanggulangan Bencana pada pasal 26 ayat (1) huruf b, dituliskan bahwa setiap orang berhak: “mendapat kanpendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.” Bahkan pentingnya pendidikan dan latihan kebencanaan diulang lagi pada pasal 35..

Bencana yang terjadi menjadi sebuah peringatan dan nasihat bagi kita semua, khususnya pemerintah agar lebih menata negara dengan baik. Perpolitikan di Indonesia harus lebih dibenahi kembali. Semoga bencana ini tidak menjadi sebuah refleksi bagi dinamika perpolitikan yang dianggap “kurang jelas”.Wallahu’alam bi As-Shawab. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved