Terima Suap, Yahya Fuad Mengaku sebagai Korban Sistem

"Saya memohon majelis hakim memberikan putusan seringan-ringannya," kata Yahya, dalam sidang

Terima Suap, Yahya Fuad Mengaku sebagai Korban Sistem
tribunjateng/hesty imaniar
Bupati Nonaktif Kebumen, Yahya Fuad 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Bupati nonaktif Kebumen, M Yahya Fuad, pasrah seandainya hakim memutuskan untuk mencabut hak politiknya, jika dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus dugaan menerima suap atas sejumlah proyek di kabupaten tersebut selama kurun waktu 2016.

Hal tersebut disampaikan Yahya, saat menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (10/10).
"Saya memohon majelis hakim memberikan putusan seringan-ringannya," kata Yahya, dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Widijantono itu.

Yahya mengaku, masih trauma untuk berpolitik. Dalam pembelaannya, Yahya juga meminta hakim dalam menjatuhkan hukuman nantinya untuk memerintahkan penahanan dirinya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung, agar lebih dekat dengan keluarganya.

Berkaitan dengan kasus dugaan suap yang dialaminya, ia mengaku sebagai korban dari sebuah sistem. Yahya mengaku, tidak pernah memerintahkan atau menyuruh meminta sesuatu karena hal itu merupakan bagian dari sebuah sistem.

Pada sidang sebelumnya, Rabu (3/10) pekan lalu, Yahya dituntut hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap atas sejumlah proyek di kabupaten tersebut selama kurun waktu 2016. Jaksa Penuntut Umum Joko Hermawan mengatakan selain hukuman badan, terdakwa juga dituntut untuk membayar denda Rp 600 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan, terdakwa terbukti menerima suap yang totalnya mencapai Rp 12,03 miliar. Suap yang berasal dari fee sebesar 7 persen sejumlah proyek di Kabupaten Kebumen tersebut dikumpulkan oleh sejumlah anggota tim pemenangan Yahya Fuad, saat mencalonkan diri sebagai bupati.

Uang fee tersebut berasal dari para pengusaha yang ingin mendapatkan proyek dari Pemkab Kebumen pada tahun anggaran 2016.

Selain hukuman badan dan denda, jaksa juga menuntut terdakwa agar dicabut hak politiknya selama lima tahun, terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa hukumannya. (tribunjateng/kps/Ant/Tribunnews)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved