BPJS Ingatkan Kontraktor Bayar Jaminan Sosial Sebelum Proyek Dimulai

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Majapahit Semarang, Yosef Rizal menilai, kesadaran perlindungan ketenagakerjaan

BPJS Ingatkan Kontraktor Bayar Jaminan Sosial Sebelum Proyek Dimulai
tribunjateng/dok
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Majapahit Semarang, Yosef Rizal 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kepatuhan membayar jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor jasa konstruksi bukan hanya sebagai kewajiban semata, melainkan juga untuk melindungi pekerjanya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Majapahit Semarang, Yosef Rizal menilai, kesadaran perlindungan ketenagakerjaan sudah tinggi di sektor jasa konstruksi khususnya proyek yang menggunakan APBD atau APBN.

Namun beberapa kasus, jaminan sosial baru dibayarkan setelah proyek selesai atau saat proyek hampir selesai.

"Sehingga manfaat jaminan sosial itu tidak ada lagi, hanya sekadar kewajiban kontraktor agar bisa mendapatkan proyek baru lagi‎," jelas dia dalam keterangannya di sela-sela sosialisasi manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi, di Hotel Grand Candi, Kamis (11/10).

Yosef khawatir, jika terjadi kecelakaan kerj‎a pada saat proyek yang sedang berlangsung dapat mengakibatkan terganggunya kinerja. Pasalnya tanggungjawab ‎terhadap pekerjanya masih belum dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

"Risikonya pekerja jasa konstruksi itu besar, bisa jatuh dari lantai atas atau tertimpa tembok. Sehingga jaminan sosial itu seharusnya dibayarkan sebelum proyek dimulai," imbuh dia.

BPJS Ketenaga‎kerjaan tidak akan bisa memproses hak waris pekerja jika kepesertaannya belum dibayarkan. Apalagi untuk proyek APBD/APBN, jaminan sosial itu sudah dianggarkan dari negara yang menjadi hak dari pekerja.

"Kenyataannya ada beberapa kontraktor yang menganggap jaminan sosial itu memakai uangnya. Padahal‎ itu uang negara, yang sudah dianggarkan untuk jaminan sosial pekerja," ucap dia.

Kontraktor yang tidak membayarkan jaminan sosial tenaga kerjanya juga bisa terancam denda dan kurungan negara. Bahkan dalam Permenaker nomor 44 tahun 2015, kontraktor yang tidak membayarkan jaminan sosial pekerjanya tidak akan bisa ikut lelang berikutnya. "Ada dua program yang bisa diikutkan untuk melindungi pekerja pada sektor jasa konstruksi yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK)," ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut diikuti sedikitnya 25 penyedia jasa konstruksi, yang sekaligus menjadi tempat silaturahmi. Sejumlah doorprize juga diberikan kepada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan. Hadir pula Ronny Widiyanto perwakilan dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dan ‎Maileni perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. (tribunjateng/raf)

Penulis: raka f pujangga
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved