Ada Tina Toon di Balik Suap Meikarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan tiga kepala dinas di Pemkab Bekasi sebagai tersangka.

Ada Tina Toon di Balik Suap Meikarta
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Tersangka selaku Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (kedua kiri) tiba di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). KPK menetapkan 9 orang tersangka yang diduga terkait kasus perizinan proyek pembanguan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang diantaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dengan barang bukti uang 90 ribu dolar Singapura dan Rp513 juta dengan total komitmen Rp13 miliar. 

JAKARTA, TRIBUNJATENG.COM  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan tiga kepala dinas di Pemkab Bekasi sebagai tersangka.

Mereka diduga menerima suap dari pihak pengembang, Lippo Group, untuk memuluskan perizinan proyek pembangunan kawasan properti Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Dari penyelidikan, diketahui para tersangka menggunakan kata sandi atau kode untuk menyamarkan identitas dan aksinya. "Untuk menyamarkan nama-nama kepala dinas tadi itu, ada Merlin, Tina Toon, Windu, Penyanyi," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Senin (15/10) malam.

Adapun tiga kepala dinas yang menjadi tersangka dalam kasus ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jamaluddin; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Sahat MBJ Nahor; dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati. Selain itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Laode mengatakan, proyek pembangunan Meikarta sangat kompleks sehingga melibatkan sejumlah kepala dinas. "Memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan," kata Laode.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, pihaknya sudah berhasil memecahkan kode-kode yang digunakan oleh para tersangka saat berinteraksi terkait perizinan dan suap. Namun, hal itu belum bisa diungkapkan pada saat ini demi kepentingan penyidikan.

Salah satu kode yang dipecahkan adalah kode Tina Toon. Kode itu teridentifikasi digunakan untuk menyamarkan pejabat setingkat Kasi atau Kabid di Pemkab Bekasi. Namun, Febri tidak mau mengungkap siapa sosok identitas berkode Tina Toon tersebut. " Kami duga ini bagian dari upaya menyamarkan," ujarnya.

Pihak KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jabar dan Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 14/10). Sebanyak sembilan orang diamankan dan dibawa ke kantor KPK. Lima orang merupakan pejabat di Kabupaten Bekas dan empat orang berasal dari pihak pengembang kawasan Meikarta, Lippo Group.

Empat orang dari Lippo Group adalah Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group, Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group dan dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Adapun sebagai tersangka penerima suap, yakni Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi, Jamaludin selaku Kepala Dinas Pemkab Bekasi, Sahat M Nohor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Halaman
12
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved