Ngopi Pagi

FOKUS : Pemimpin Cerminan Rakyatnya

Terbaru adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi yang akhirnya menyeret Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin jadi pesakitan.

FOKUS : Pemimpin Cerminan Rakyatnya
tribunjateng/bram
Galih P Asmoro wartawan Tribun Jateng 

Oleh Galih Pujo Asmoro

Wartawan Tribun Jateng

MESKI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bak singa lapar memangsa para koruptor, namun perilaku koruptif tetap saja terjadi. Terbaru adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi yang akhirnya menyeret Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin jadi pesakitan. Neneng diduga menerima suap dari petinggi Lippo Group terkait izin megaproyek Meikarta.

Selain Bupati Bekasi, KPK juga menetapkan beberapa orang lainnya jadi tersangka. Satu di antanya adalah

Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro sebagai tersangka. Billy disangka menyuap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Bekasi.

Bahkan, bukan kali ini saja Billy berurusan dengan KPK. Sebelumnya, Billy pernah diganjar hukuman tiga tahun penjara dalam kasus suap kepada anggota KPPU M. Iqbal pada 2009.

Yang jadi pertanyaan besar, kenapa pejabat negara yang notabene bukan orang miskin masih tergiur menumpuk kekayaan dengan cara tidak seharusnya? Apakah mereka tidak tahu jika yang dilakukannya itu merupakan tindak pidana korupsi? Saya rasa, mereka pasti tahu jika yang dilakukannya itu merupakan kesalahan dengan risiko penjara.

Sifat dasar manusia yang tak pernah puas bisa jadi jawaban. Namun apakah cukup hanya itu? Tentu saja tidak karena bagi penyelenggara negara, mereka sudah dapat gaji yang tidak sedikit. Selain itu, sebagian besar dari mereka juga berangkat dari orang berada yang saat jadi pejabat, seluruh harta dan usahanya masih milik mereka.

Saya teringat perkataan seorang teman beberapa tahun lalu saat mengomentari kasus korupsi. "Andai saja tiap manusia, termasuk di Indonesia dipasangi CCTV dan perekam di tengkuknya, niscaya sebagian besar di antaranya bakal masuk penjara karena mencuri dan korupsi. Apalagi pejabat melalui jalur politik, untuk bisa duduk di sana cost-nya terlalu besar bahkan kadang tak masuk akal."

Mungkin apa yang dikatakan teman saya itu benar adanya. Ambil contoh praktik politik uang, jika tak mau disebut sebagai gratifikasi. Praktik semacam itu seolah jadi budaya agar masyarakat mau memberikan suaranya pada calon. Bahkan, sering kali saya mendengar pernyataan dan pertanyaan dari warga jelang pencoblosan. "Ada uang sakunya tidak?" Pertanyaan seperti itu bakal makin sering didengar di 2019 mendatang.

Bisa jadi mereka yang melontarkan pertanyaan itu benar-benar tidak tahu jika menerima uang saku untuk memilih calon tertentu adalah korupsi. Namun calon legislatif dan eksekutif pasti tahu jika memberi uang saku agar dirinya dipilih merupakan perbuatan salah.

Oleh karena itu, jika mau Indonesia berubah, pemilu dan pemilihan presiden tahun depan bisa jadi momentum. Bagi calon legislatif, calon senator pasangan calon presiden dan wakil presiden serta tim suksesnya, jangan pernah memberikan apapun pada pemilih, kecuali program kerja tentunya.

Kalaupun ada pemilih yang mengancam tidak akan memberikan suaranya jika tidak ada uang saku, akan lebih baik yang bersangkutan jadi golput. Dalam pandangan saya, akan lebih terhormat partisipasi pemilih di pemilu tahun depan 1 persen dibanding 99 persen tapi 98 persen di antaranya berangkat ke TPS karena alasan uang saku, sembako, dan lain sebagainya.

Kontestan di pemilihan umum harus berani bilang tidak jika ada permintaan sesuatu yang berpotensi membuatnya berpikir untuk mengembalikan modal. Demikian juga masyarakatnya. Jika tak ingin melihat pemimpinnya mengenakan rompi kuning KPK, maka harus berani menolak pemberian yang buntutnya diminta memilih pasangan calon. Karena pemimpin adalah cerminan rakyatnya. (*)

Penulis: galih pujo asmoro
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved