PENTING! Pengumuman Kemenkumham Terkait Cetak Kartu Peserta Ujian CPNS 2018

TRIBUNJATENG.COM - Pelamar CPNS 2018 yang dinyatakan lolos seleksi akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Menurut jadwal, SKD akan berlangsung pada 26 Oktober 2018 hingga 7 November 2018.

Penetapan jadwal ditentukan oleh instansi pilihan pelamar.

Saat SKD, pelamar CPNS 2018 wajib membawa Kartu Peserta Ujian.

Kartu Peserta Ujian bisa didapat melalui akun SSCN masing-masing pelamar.

Namun sejumlah pelamar mengeluhkan fitur cetak Kartu Peserta Ujian CPNS 2018 belum tersedia di laman SSCN.

Baca: Link Live Streaming Indosiar PSIS Semarang Vs Sriwijaya FC

Baca: Ada yang Ngaku Sosok Dilan Asli, Pidi Baiq Langsung Bereaksi di Instagram

Baca: Link Live Streaming French Open 2018 - Anthony Sinisuka Ginting Akan Bertanding di Babak Pembuka

Menanggapi hal itu, Kementerian Hukum dan HAM memberikan pengumuman.

Melalui situs resmi Kemenkumham dan media sosial, Cetak Kartu Peserta Ujian CPNS 2018 Jabatan Non Penjaga Tahanan (DIII/DIV/S1/S2) dapat di cetak melalui laman cpns.kemenkumham.go.id.

Kartu tersebut mulai bisa dicetak hari ini, Selasa (23/10/18) pukul 19.00 WIB.

Selain itu, Kemenkumham juga membagikan pengumuman tersebut di Twitter.

Baca: Pebulu Tangkis Peringkat Tiga Dunia Viktor Axelsen Mendadak Mundur dari French Open 2018

Baca: Lengkap, Link Download Contoh Soal Kisi-kisi Tes CPNS

Baca: Simpel dan Manis, 4 Gaya Hijab ala Ayana Moon Ini Bisa Jadi Referensi

Baca: Nostalgia Iklan TV Sariwangi Pelopor Teh Celup Indonesia Sebelum Dinyatakan Pailit

Cetak Kartu Peserta Ujian CPNS 2018 dimulai dari Jabatan Analis Hukum.

Dan dilanjutkan dengan Jabatan Analis Kepegawaian.

Terkait lokasi tes, Kemenkumham akan memberi pengumuman lebih lanjut.

Tahun ini Kemenkumham membuka lowongan untuk berbagai jabatan, di antaranya:

A. Unit Pusat

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
5.Direktorat Jenderal Imigrasi
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
8. Inspektorat Jenderal
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

B. Kantor Wilayah dan Pelaksana Teknis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timut, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat (Rumah Detensi Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Harta Peninggalan dan Balai Diklat). (iam/tribunjateng.com)