Fakultas Ekonomi USM Buat Program Pengawalan Dana Desa

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang menggalakan sebuah program untuk membantu pelaksanaan penyaluran dana desa.

Penulis: rival al manaf | Editor: m nur huda

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Rival Almanaf

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Fakultas Ekonomi Universitas Semarang menggalakan sebuah program untuk membantu pelaksanaan penyaluran dana desa.

Program dalam bentuk Magang Vokasi tersebut melibatkan mahasiswa dan dosen untuk membantu tata kelola uang yang dikucurkan langsung dari pemerintah pusat tersebut.

Program tersebut sudah berjalan sekali di 12 desa di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Setiap desa didampingi tiga orang mahasiswa dan seorang dosen. Selama satu bulan mereka saling bertukar ilmu pengetahuan tentang tata kelola dana.

"Keuangan desa perlu dicermati pengelolaannya karena pengendalian yang menurut kami belum maksimal. Akibatnya penggunaan dana desa yang merupakan transfer langsung dari pemerintah pusat dengan tujuan untuk menyentuh pembangunan masyarakat desa bisa ndak tercapai.

Nah, berangkat dari keprihatinan itu maka kami Fakultas Ekonomi USM berharap ada kerjasama baik dengan pemerintah desa yang percaya dengan kami untuk melakukan proses interaksi bersama," terang Dekan FE USM Yohanes Suhardjo, SE, MSi, Ak, CA, Minggu (28/10/2018).

Interaksi tersebut adalah berupa transfer of knowledge dari perangkat desa ke mahasiswa. Selain itu dari tenaga pendidik atau dosen ke perangkat desa. Dengan melibatkan tiga pihak tersebut ia berharap ada langkah saling mengawasi untuk penyaluran dana desa.

Dari kegiatan yang sudah berjalan di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, didapat data dari mahasiswa bahwa memamg dana desa sudah tersalurkan dengan baik, namun belum optimal.

"Belum optimal karena memang penguasaan sistem yang belum optimal juga. Artinya transfer teknologi dari pemerintah pusat belum ada. Yang sudah ada adalah inisiatif Pemkab, atau BPK yang kemudian memfasilitasi software. Tapi dari Kemendagri dan Kemendesa belum maksimal," ucap Suhardjo.

Dengan hasil itu ia berpendapat harapan presiden tentang format laporan penyaluran dana desa yang sederhana sama sekali belum tercapai.

"Laporan keuangannya ternyata masih accounting minded. Jadi persis laporan keuangan kabupaten dan kota. Jauh dari sederhana. Nah ini yang sedang kami kembangkan bahwa format laporannya cukup satu lembar. Mudah-mudahan kami berhasil dan saya masih butuh waktu satu hingga dua tahun lagi," bebernya.

Dengan laporan FE USM Buat Program Pengawalan Dana yang sederhana siapapun bisa membaca tanpa harus memiliki latarbelakang akuntan atau sarjana.

Selain laporan penyaluran dana desa, ia juga menyasar penggunaannya. "Misal membangun selokan ya cara membangunnya terus tidak di lelang dengan rekanan.

Namun masyarakat setempat. Yang bisa nukang yang dipekerjakan sebagai tukang. Begitu juga terkait konsumsi, jangan kemudian dilimpahkan ke catering.

Tapi berdayakan ibu-ibu PKK yang punya kemampuan memasak misalnya. Itu cara yang kami transfer ke pemerintah desa," tandasnya.

Setelah Kecamatan Karangawen pihaknya akan bekerjasama dengan Kecamatan Sulursari Kabupaten Blora, atau Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.(*)

Sumber: Tribun Jateng
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved