Focus

Menambah Upah

Usulan buruh selalu lebih tinggi dan berharap memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sedangkan pengusaha menyampaikan kesanggupan lebih rendah

Menambah Upah
tribunjateng/bram
Iswidodo wartawan Tribunjateng.com 

BERBICARA upah tentu menarik bagi pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah. Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota akan naik setiap tahun, didasarkan pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yang kemudian hasilnya ditetapkan 40 hari sebelum ganti tahun. Artinya kenaikan upah minimum itu berlaku mulai Januari tahun depan.

Usulan buruh selalu lebih tinggi dan berharap memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sedangkan pengusaha menyampaikan kesanggupan lebih rendah dari usulan buruh dengan berbagai pertimbangan. Kemudian pemerintah daerah ambil jalan tengah setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Angka itu diusulkan oleh bupati/walikota kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Biasanya Gubernur menetapkan UMP mengambil angka terkecil di antara 35 usulan UMK kabupaten kota di Jawa Tengah.

Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah akan menetapkan UMP menggunakan formula PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Berdasar hitungannya, prediksi kenaikan UMP 8,03 persen.

Provinsi berpijak pada UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan yang intinya, dapat menggunakan UMK. Berdasar publikasi BPS 4 Oktober 2018, inflasi nasional 2,88 persen, pertumbuhan ekonomi nasional atau PDB 5,15 persen. Sehingga apabila dijumlah menjadi 8,03 persen. Angka inil jadi rujukan kenaikan UMP tahun 2019.

Penetapan UMK masih menunggu informasi lebih lanjut dari masing-masing kabupaten kota, 5 November. Selanjutnya UMK akan diumumkan Gubernur 21 November 2018. Pemda boleh saja mengusulkan melebihi PP nomor 78 tahun 2015 sebesar 8,03 persen. Prinsipnya adalah kebijakan pemerintah tentang pengupahan itu bertujuan melindungi mereka yang bekerja agar makin sejahtera, mereka yang belum bekerja agar bisa bekerja dan pengusaha supaya usahanya berkembang dan terus menyerap tenaga kerja.

Oktober sering digelar pertemuan di daerah-daerah yang melibatkan buruh atau pekerja, pengusaha dan pemerintah. Keinginan buruh untuk mendapat penghasilan layak tidak muluk-muluk. Mereka butuh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.

Di sisi lain, pengusaha juga butuh pekerja memiliki produktivitas tinggi, biaya operasional yang terukur dan usaha makin berkembang. Titik temu dua kebutuhan inilah yang mengharuskan masing-masing pihak menahan diri dan saling mengerti. Jangan sampai terjadi aksi yang mengganggu produktivitas, yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Toh semua bisa dibicarakan dengan kepala dingin.

Menambah upah boleh saja dilakukan oleh pengusaha. Karena namanya upah minimum yang berarti upah paling rendah. Tahun lalu, kenaikan upah 8,71 persen sedangkan untuk upah 2019 Kemenaker telah menetapkan kenaikan 8,03 persen.

Menambah upah untuk pekerja logikanya akan menumbuhkan kecintaan, pengabdian dan rasa 'handarbeni' kepada perusahaan tempat bekerja. Rasa handarbeni akan meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawannya. Diawasi atau tidak, pekerja akan melakukan tugasnya secara maksimal.

Mereka akan kerja keras dan kerja cerdas. Sebaliknya, jika pengusaha belum sanggup bayar buruh sesuai UMK harus segera melapor ke Disnaker biar ada solusi terbaik. Selamat Berkarya. (iswidodo)

Penulis: iswidodo
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved