Menteri Keuangan Beri Penghargaan ke Pemkab Tegal Karena Laporan Keuangannya Capai WTP

Penghargaan ini atas keberhasilan Pemkab Tegal menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017.

Menteri Keuangan Beri Penghargaan ke Pemkab Tegal Karena Laporan Keuangannya Capai WTP
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyerahkan penghargaan dari Menteri Keuangan kepada Bupati Tegal, Umi Azizah.

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akhtur Gumilang

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan.

Penghargaan ini atas keberhasilan Pemkab Tegal menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penghargaan di bidang pengelolaan keuangan negara ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kepada Bupati Tegal Umi Azizah pada acara Rapat Koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Jawa Tengah dengan Pemda se-Jawa Tengah di Hotel Novotel Semarang, Rabu (31/10/2018) kemarin.

Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah, Sulaimansyah mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan atas hasil penilaian BPK RI tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparasi pengolahan keuangan daerah.

“Dari parameter tersebut BPK memberikan penilaian dalam bentuk opini, apakah WTP, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Melakukan Pemeriksaan (TMP)," kata Sulaimansyah dalam rilisnya kepada Tribunjateng.com, Kamis (31/10/2018).

Baca: Tradisi Sedekah Bumi Di Waduk Cacaban, Bupati Tegal: Wajib Dikemas Lebih Kreatif Di Medsos

Ditengah permasalahan ekonomi global dan pembangunan yang kian kompleks, Sulaimansyah menuturkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjamin setiap program pembangunan di daerah.

“Peran akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk sharing peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), workshop akuntansi persediaan, Focus Grup Discussion (FGD) pengelolaan BLUD, serta penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Government Finance Statistic (GFS),” terangnya.

Sementara, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, bahwa capaian WTP bukan jaminan daerahnya terbebas dari praktik korupsi.

WTP adalah indikasi kewajaran pada semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Halaman
12
Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved