Wali Kota Tegal Surati Kemenkes Terkait Kebijakan Rujukan Berjenjang Layanan BPJS

Wali Kota Tegal, M Nursholeh akan berkirim surat ke Kementerian Kesehatan untuk meminta penjelasan terkait rujukan berjenjang layanan BPJS

Wali Kota Tegal Surati Kemenkes Terkait Kebijakan Rujukan Berjenjang Layanan BPJS
Tribun Jateng/ Akhtur Gumilang
Wali Kota Tegal M Nursholeh saat memimpin rapat mengenai BPJS di ruang kerjanya, Selasa (13/11/2018).  

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akhtur Gumilang

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - Wali Kota Tegal, M Nursholeh menyorot kebijakan baru pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terkait rujukan berjenjang yang diberlakukan mulai 1 Oktober 2018 lalu.

Terkait kebijakan baru BPJS itu, Nursholeh akan berkirim surat kepada Kementerian Kesehatan untuk meminta penjelasan dan peninjauan kembali.

Sebab menurut dia, kebijakan baru itu akan menyulitkan pasien saat berobat dan juga merugikan Rumah Sakit tipe B di Kota Tegal yang diketahui adalah milik pemerintah.

“Selaku kepala daerah akan berkirim surat kepada pihak terkait untuk meminta penjelasan kepada Pemerintah pusat terkait kebijakan BPJS tersebut," ujar Nursholeh kepada Tribunjateng.com, Selasa (13/11/2018).

Sementara itu, Plt Direktur RSUD Kardinah dr. Hery Susanto meyakini, dengan diberlakukannya kebijakan BPJS tentang rujukan berjenjang akan merugikan baik pasien maupun rumah sakit tipe B dan tipe A.

Menurutnya, pasien yang sudah terbiasa dengan pelayanan dokter dan pelayanan pada rumah sakit tipe B, kemudian diharuskan pindah ke pelayanan kesehatan di rumah sakit lain dinilai memberatkan.

"Jadi, apabila pasien tersebut periksa di rumah sakit yang baru, mereka pasti belum memiliki rekam medis yang lama karena sudah terbiasa dengan rumah sakit tipe B sebelumnya. Ini dinilai kurang efektif," terang Hery.

Jika kebijakan ini benar diterapkan, Hery menyebut, dampak yang muncul selanjutnya adalah makin menurunnya pasien di rumah sakit tibe B dan tipe A karena pasien BPJS diharuskan melalui rumah sakit tipe D atau C terlebih dahulu.

Ia berharap kedepan, pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam kebijakan BPJS tersebut bisa duduk bersama untuk mengatur.

"Sehingga semua fasilitas pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik dan pasien dapat terlayani dengan baik," cetusnya.(*)

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved