KPU Lindungi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Tetapi Temui Kendala saat Pendataan

KPU melindungi hak pemilih penyandang disabilitas mental saat Pemilu tahun 2019.

Editor: suharno
KOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. 

TRIBUNJATENG.COM - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya menemui kendala dalam proses pendataan pemilih disabilitas mental.

Menurut Pramono, saat pencocokan dan penelitian (coklit), banyak keluarga yang tidak mengizinkan anggota keluarganya yang penyandang disabilitas mental didata ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Kendala kita, banyak keluarga yang tidak memperbolehkan bahwa ada anggota keluarganya yang mengidap disabilitas itu dicoklit," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Saat proses coklit, seharusnya keluarga tidak menghalang-halangi informasi mengenai adanya pemilih disabilitas mental dalam keluarga tersebut, supaya data pemilih disabilitas mental dalam DPT termutakhirkan.

Baca: Perludem Ingin Penyandang Disabilitas Mental Mendapat Hak Pilih dalam Pemilu, Jangan Dibedakan

Namun demikian, KPU tidak bisa memaksa keluarga tersebut untuk mengungkap identitas penyandang disabilitas mental.

"Mereka bilang, anggota keluarga ini jumlahnya lima misalnya, meskipun ada yang disabilitas, tapi mereka tidak mengatakan ada satu yang misalnya keterbelakangan mental," ujar Pramono.

Ia melanjutkan, memasukan nama pemilih penyandang disabilitas mental ke dalam DPT, merupakan upaya KPU untuk melindungi hak pilih warga negara sekaligus pelaksanaan bunyi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam negeri.

Pramono menjelaskan, disabilitas mental atau gangguan jiwa tidak bersifat permanen.

Jika seorang penyandang disabilitas mental tak dimasukkan ke dalam DPT, tetapi kelak saat hari pemungutan suara dia dalam keadaan sehat, maka ia bisa kehilangan hak suaranya.

"Jadi hak pilihnya dulu yang dilindungi, soal nanti mencoblosnya, itu harus dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter jiwa. Itu yang diadopsi KPU," kata dia.

Pramono menambahkan penyandang disabilitas mental wajib membawa surat rekomendasi atau keterangan dari dokter untuk bisa menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Surat tersebut, harus menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental sedang dalam kondisi sehat.

Hal itu sebagai salah satu syarat mereka dapat menyumbangkan suaranya di Pemilu 2019.

Pramono menegaskan, jika tak memiliki surat rekomendasi dokter, penyandang disabilitas mental tak bisa menggunakan hak pilih.

"Nanti pas pemungutan suara, kalau dia sehat dan bisa mendapatkan rekomendasi dari dokter kejiwaan, nah itu boleh memilih. Tapi kalau misalnya enggak mendapatkan rekomendasi atau surat keterangan bahwa dia sehat, dari dokter kejiwaan, itu tetap enggak bisa memilih," kata Pramono. (KOMPAS.COM)

Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved