Opini

OPINI RIBUT LUPIYANTO : Papua, Konflik, dan Tahun Politik

Separatisme Papua kembali berulah. Tidak tanggung-tanggung, sembilan belas pekerja pembangunan jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi,

OPINI RIBUT LUPIYANTO : Papua, Konflik, dan Tahun Politik
tribunjateng/cetak/bram
Opini ditulis oleh Ribut Lupiyanto, Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA) 

Oleh Ribut Lupiyanto

Deputi DirekturC-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration

TRIBUNJATENG.COM -- Separatisme Papua kembali berulah. Tidak tanggung-tanggung, sembilan belas pekerja pembangunan jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga tewas ditembaki secara biadab oleh para separatis pada Minggu (2/12). Para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM).

Apresiasi patut diberikan kepada Menteri Pertahanan yang mengutuk dan menyatakan tidak ada negosiasi. Langkah yang akan dilakukan hanya satu yaitu menumpas pemberontak tersebut. Ulah mereka sudah berulang kali dan agenda utamanya adalah ingin memisahkan diri dari NKRI. TNI akan diturunkan menangani persoalan. Hal ini sejalan dengan tugas pokok TNI untuk menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa Indonesia.

Aksi biadab separatis Papua bersamaan dengan tahun politik yang kian memanas. Jika tidak segera ditangani, maka dapat menambah kerawanan konflik dalam pemilu. Para elit politik juga perlu memberikan pernyataan yang proporsional dan konstruktif. Semua pihak penting memikirkan dan berpartisipasi turut menjaga kondusifitas politik 2019.

Konflik Sosial

Perdamaian telah terpatri sebagai salah satu penciri budaya nusantara yang adiluhung. Sedangkan kekerasan atau konflik selalu menjadi antitesa yang menyertai. Hasilnya iklim damailah yang tampil mengendalikan dinamika kebangsaan. Minimalisasi konflik merupakan tantangan berat yang mesti terus diupayakan.

Kasus-kasus yang menyertai kekerasan, konflik, dan radikalisme semakin kompleks dan tidak bisa disikapi hanya pada wilayah hilir. Indonesia mesti terus menyupayakan deradikalisasi di semua lini. Pemerintah dan pihak lain penting menyikapi dan mencari solusi setiap potensi radikalisme secara komprehensif dan sistematis mulai dari identifikasi hulu masalah dan menyentuh seluruh aspek. Literasi deradikalisasi mesti sampai kepada semua komponen bangsa. Kekerasan mesti diruwat dan perdamaian harus dirawat.

Selain terkait ideologi, kekerasan atau konflik atau radikalisme diawali dengan maraknya kriminalitas, frustasi sosial, lemahnya penegakan hukum (low enforsement), dan lainnya. Semua ini bak benang kusut yang mesti diurai satu per satu.

Kriminalitas adalah bentuk penyakit sosial kronis. Kartasaputra (2011) mengungkapkan penyakit sosial timbul karena berbagai penyimpangan terhadap norma masyarakat. Ditambahkan bahwa penyimpangan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Pertama karena tidak adanya figur yang bisa dijadikan teladan dalam memahami dan menerapkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kedua, pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik. Ketiga adalah proses sosialisasi yang negatif. Terakhir karena merasakan adanya ketidakadilan.

Halaman
12
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved