Kemiskinan di Kabupaten Pati Tahun 2018 Menurun

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dwi Laylatur Rosyidah

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati merilis data bahwa kemiskinan di Kabupaten Pati menurun.

Kepala BPS Kabupaten Pati, Sri Diastuti menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin di 2018 ada pada angka 9,90 persen.

Angka tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 yang sebesar 11,38 persen.

"Bahwa kemiskinan di Kabupaten Pati menurun, yang semula 11,38 persen sekarang menjadi 9,90 persen. Jadi ini cukup signifikan untuk penurunannya," jelasnya saat menyampaikan berita resmi statistik ke Bupati pati Haryanto, Selasa (18/12/2018).

Jika dibuat angka, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pati pada 2018 berada pada kisaran 123.900 orang, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang jumlahnya 141.700 jiwa.

Sehingga jumlah penduduk miskin dalam waktu satu tahun berkurang sebanyak 17.800 orang.

"Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung mengalami penurunan. P1 menurun dari 1,442 pada tahun 2017 menjadi 1,371 pada tahun 2018, dan P2 turun dari 0,349 pada tahun 2017 menjadi 0,293 di tahun 2018," lanjutnya.

Bupati Pati, Haryanto menyambut hangat hasil paparan dari BPS tersebut.

Dirinya yang menargetkan kemiskinan turun hingga di angka 9 di akhir tahun 2022, malah sudah bisa tercapai di tahun 2018.

"Jadi kalau sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) saya dengan pak wakil bupati yang tahun 2017 - 2022, itu kan khusus untuk kemiskinan target saya di akhir 2022 ada di angka 9. Namun saya belum sampai tahun 2022, angka kemiskinan tersebut sudah turun hingga 9,90 persen," ujarnya.

Sehingga Bupati menilai program-program yang selama ini direncanakan dan diluncurkan ke masyarakat ada manfaatnya.

"Berarti dengan demikian, akhir RPJMD saya (terkait jumlah kemiskinan) bisa mencapai di bawah 9," tambahnya.

Penurunan kemiskinan dijelaskannya karena banyak investor yang masuk di Pati, investornya pun tidak harus besar, ada yang mulai Rp 200 jutaan.

Namun begitu tetap menyerap tenaga kerja, terdapat karyawan yang bekerja di sana.