Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang, Devri Alfiandy, mengatakan berbagai proyek pekerjaan yang sudah terlanjur mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya, harus disikapi dengan tegas.

Ia meminta Pemkot Semarang pemberian sanksi tegas agar ada efek jera kepada para kontraktor.

"Pemkot harus tegas memberikan sanksi, jika kontraktor wanprestasi harus diberikan sanksi blacklist. Itu meliputi perusahaannya dan orang-orangnya juga," kata Devri kepada Tribun Jateng, Selasa (18/12/2018).

Ia menuturkan, pengerjaan proyek hingga molor tidak terjadi 2018 ini saja. Pada 2017 lalu, juga banyak pekerjaan yang kacau. Oleh karena itu, kata Devri, perlu ada sanksi yang memberikan efek jera pada kontraktor.

Meski ada upaya percepatan untuk menyelesaikan proyek, Devri merasa pesimistis bisa selesai hingga akhir kontrak. Ia beralasan, dengan progres sekitar 80 persen, tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 10 hari terakhir.

"Adanya percepatan itu juga perlu diantisipasi. Bisa jadi, percepatan itu justru membuat kualitasnya tidak sesuai karena waktunya singkat. Karena pengalaman sebelumnya, pekerjaan yang dikebut justru dikerjakan asal-asalan. Dampaknya justru hasil pekerjaan jadi berantakan," jelasnya.

Menurut Devri, adanya keterlambatan pengerjaan proyek justru dikarenakan perusahaan kontraktor itu mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Sehingga itu berpengaruh pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan finansialnya.

Jika mengerjakan banyak pekerjaan yang banyak secara bersamaan, akan sulit membagi tenaga kerja. Apalagi kalau sekarang ini sudah tidak bisa pinjam di bank, sehingga kemampuan keuangannya tidak mencukupi.

"Yang harus dilakukan agar ke depan lebih baik, perencanaan harus lebih dimatangkan sehingga proyek bisa dilelangkan sejak awal tahun. Jika sudah terlambat dalam lelangnya, maka pelaksanaannya pun akan lebih singkat lagi," paparnya.