LP2K Semarang : Endorser Sulit Dijerat Hukum

Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang, Ngargono, meminta masyarakat agar cerdas

LP2K Semarang : Endorser Sulit Dijerat Hukum
GOOGLE
Ilustrasi 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang, Ngargono, meminta masyarakat agar cerdas dalam memilih produk barang atau jasa yang hendak dibeli. Menurutnya, masyarakat harus tetap kritis, agar tak gampang termakan segala bujuk rayu iklan.

"Bahasa iklan itu bahasa rayuan gombal‎, jangan mudah terbujuk rayu," ujarnya, kepada Tribun Jateng.

Disampaikan, siapapun endorser (bintang iklan) yang mempromosikan suatu produk, dibayar secara profesional untuk melakukan propaganda. Belum tentu, sambungnya, endorser menggunakan secara berkelanjutan sesuatu yang dipromosikan. Utamanya, terkait dengan produk-produk kosmetik, yang biasanya diendorse oleh ‎publik figur.

Ditandaskan, iklan adalah bagian dari propaganda empunya produk. "Sehingga, siapapun yang mengiklankan, konsumen harus tetap kritis serta berpikir realistis. Artis-artis atau bintang iklan itu sudah cantik sebelum menggunakan atau mencoba produk yang diiklankan," tandasnya.

Menurut dia, iklan dalam bentuk apapun, --termasuk melalui instagram tak menjadi soal. Entah itu menggunakan instagram, media massa, televisi atau lainnya. Dikatakan, itu hanya soal medium penyampaian.

‎"Yang menjadi persoalan, adalah ketika ternyata produk yang diiklankan itu ilegal, maka jika seperti itu polisi harus turun tangan," ujarnya.

Menurutnya, bila konsumen merasa tertipu atau dirugikan atas produk yang dipasarkan, maka bisa menempuh jalur hukum, dengan landasan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Bintang iklan atau endorser agak sulit digugat atau dijerat hukum, yang dijerat biasanya adalah produsen," terangnya.

Ditambahkan, sejatinya fenomena produk-produk kosmetik maupun produk lainnya yang ilegal atau merugikan konsumen itu tak sedikit. Karena itu, sekali lagi ia meminta konsumen untuk tetap kritis, cerdas, dan cermat dalam memilih produk.‎

"Selama 2018, saha sudah 10 kali atau bahkan lebih diminta untuk menjadi saksi ahli dalam kasus peredaran kosmetik ilegal," katanya.

Jangan Langsung Memperkarakan ke Polisi

Terpisah, ahli hukum pidana Universitas Negeri Semarang (Unnes), Ali Masyhar, mengatakan secara hukum, konsumen dilindungi oleh undang-undang. Menurutnya, konsumen bisa saja tertipu oleh produk palsu atau ilegal, karena advertising fraud.

"Namun, konsumen yang merasa produk yang dibeli tak sesuai dengan yang diiklankan, seyogyanya tak langsung memperkarakan ke polisi, melainkan membawa ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), nanti di sana akan dinilai apakah produk itu melanggar ketentuan atau sepeti apa," ujarnya.

Di samping itu, jika ternyata produk yang diiklankan melanggar ketentuan atau ilegal, endorser atau bintang iklan tak bisa begitu saja dijerat hukum. Menurut dia, endorser dibayar secara profesional untuk melakukan propaganda terkait produk dari orang yang membayar mereka.
Sebab, antara produsen dan endorser sejatinya masing-masing berdiri sendiri-sendiri.

"Kecuali, bisa dibuktikan bahwa ada main mata, kongkalikong, antara produsen dan endorser, yang sama-sama mengetahui dan secara sadar memasarkan sesutu yang ilegal dan terlarang," terangnya. (tim)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved