Rizal Ramli Sindir Rhenald Kasali soal Freeport, Fadli Zon: Kadang Nyamar Sebagai Ahli Politik

Rhenald mengatakan, pihak yang berada di luar lingkaran pengambil kebijakan akan menilai merebut Freeport merupakan hal yang mudah. Namun, risiko yang diterima tak hanya dari dalam, tapi juga tekanan dari luar. Nyatanya, kata Rhenald, begitu Jokowi mulai mengeksekusi rencana mengambil sebagian besar saham PTFI, pusat pemerintahan terus digoyang.

Belum lagi gejolak di Papua di mana kelompok bersenjata menembaki warga sipil di sekitar area tambang Freeport.

Hal tersebut mulai terjadi setelah negosiasi pindah tangan saham mencapai kesepakatan.

"Maka jangan heran pemimpin-pemimpin yang dulu selalu memundurkan action karena kurang berani atau mereka kurang pandai bertempur, kurang gigih," kata Rhenald. "Mereka selalu geser ke belakang begitu saatnya tiba di tangan leadership mereka," lanjut dia.

Ada juga pihak yang menyebut pemerintah atas pembelian 51 persen saham Freeport karena menganggap perusahaan tersebut memang punya Indonesia.

Padahal kata Rhenald, yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan alamnya meliputi tanah, tambang emas, tembaga, dan sebagainya.

Sementara Freeport merupakan perusahaan yang mengelola kekayaan alam Indonesia. PTFI juga tetap membayar pajak hingga royalti, bahkan salah satu penyumbang pajak terbesar.

"PT ini bukan milik kita. Itu dibawa asing ke tanah Indonesia dan kalau mereka diusir, pasti aset-asetnya itu diangkut semua keluar," kata Rhenald.

"Kita pasti tak bisa olah emas itu dengan cara-cara konvensional. Jadi kalau mau diambil, ya harus bayar kompensasinya," lanjut dia.

Lain halnya jika Indonesia hanya ingin menguasai tanahnya.

Indonesia bisa saja mengusir Freeport dan membangun perusahaan baru di atasnya.

Namun, kata Rhenald, butuh waktu puluhan tahun untuk membangunnya dan membutuhkan biaya jauh lebih besar.

Diketahui, pemerintah secara resmi menguasai saham mayoritas di PT Freeport Indonesia melalui PT Inalum (Persero), Sabtu (22/12/2018).

Dikutip dari laman resmi Setkab, dengan beralihnya kepemilikan saham mayoritas ke Inalum, Kontrak Karya Freeport berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP).

• BERITA LENGKAP: Penangkapan Ketua Asprov PSSI Jateng Johar Lin Eng di Bandara Halim

• Ketua Asprov PSSI Jateng Johar Lin Eng Ditangkap, Gusti Randa: Exco Kaget dengan Penangkapan Ini

• Peruntungan Shio Hari Ini Jumat 28 Desember Tahun Anjing Tanah Imlek 2659

Dengan terbitnya IUPK ini, maka PT Freeport akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi.