FOKUS : Korupsi di Tengah Bencana

TAK biasanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewacanakan hukuman mati bagi tersangka kasus korupsi.

FOKUS : Korupsi di Tengah Bencana
tribunjateng/grafis/bram kusuma
ERWIN Ardiansyah wartawan Tribun Jateng 

Oleh Erdian Ardian

Wartawan Tribun Jateng

TAK biasanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewacanakan hukuman mati bagi tersangka kasus korupsi.

Namun kali ini meski penyidikan masih baru dimulai, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sudah menyuarakan wacana hukuman mati terhadap tersangka kasus korupsi praktik dugaan suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).

KPK sangat geram terhadap temuan Operasi tangkap Tangan (OTT) kali ini. Bukan hanya kasus korupsi seperti biasa, kali ini aroma suap mewarnai proyek penyediaan air minum di daerah bencana Tsunami di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

KPK beranggapan tersangka dalam kasus ini memenuhi ‘persyaratan’ untuk mendapatkan tuntutan hukuman mati sesuai undang undang yang berlaku.

Dalam pasal 2 UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan.

(1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1 miliar (satu milyar rupiah).

(2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Halaman
12
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved