Kritik Divestasi Freeport, Fadli Zon: Transaksi yang Ruwet, Penuh Aroma Masalah

8. Jadi, ada isu penegakan hukum di sini. Kedua, soal perpanjangan kontrak atau operasi, yaitu apakah Freeport akan diteruskan operasinya sesudah tahun 2021 ataukah tidak.

Isu kedua ini adlh soal politik.

9. Jadi, menurut sy, masalah awalnya adlh dua hal itu.

Tapi dalam perjalanannya ternyata terjadi pembelokan substansi, krn kedua masalah itu kemudian dijadikan masalah politik.

10. Menteri Luhut Panjaitan pernah menyatakan di @DPR_RI bahwa kontrak PTFI akan dibiarkan habis baru kemudian diurus.

Tapi kenyataannya kan lain.

11. Kewajiban divestasi saham hingga 51 persen, yg merupakan tuntutan Kontrak Karya II dan juga UU No. 4/2009, yg semula mrpkn persoalan hukum.

Akhirnya dilarikan mnjd persoalan politik krn digunakan sbg pintu masuk untuk memperpanjang operasi Freeport sebelum waktunya.

12. Kalau kita konsisten dgn UU, Freeport baru bs mengajukan perpanjangan pada 2019 ini.

Tapi perundingan ini kelihatan basisnya bukan UU, melainkan hanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM yg terus-menerus diotak-atik n disesuaikan untuk kepentingan Freeport.

13. Itu sebabnya sy heran, knp hari ini muncul framing seolah pembelian 51 persen saham Freeport yg menggunakan duit utangan itu dianggap sbg kemenangan perundingan pihak kita.

14. Padahal jelas-jelas Freeportlah yg memenangkan seluruh proses perundingan ini.

Framing kemenangan tadi sy kira sangat membodohi.

15. Kita perlu mendalami persoalan ini.

Pasca-transaksi pembelian saham kemarin, menurut sy stdknya ada lima persoalan yg harus dijawab pemerintah.