Disebut Sudah Gila, Edy Rahmayadi Ingin Berobat ke Psikiater

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi mengatakan, ingin berobat ke psikiater karena disebut oleh banyak orang bahwa dirinya sudah gila

Disebut Sudah Gila, Edy Rahmayadi Ingin Berobat ke Psikiater
Dok: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Sumut
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah saat menyampaikan pidato pertamanya di DPRD Sumut, Senin (10/9/2018) 

TRIBUNJATENG.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi mengatakan, saat ini banyak orang lain yang mengatakan bahwa dirinya sudah tidak waras.

"Saat ini banyak yang mengatakan bahwa saya ini orangnya gila, saya tidak tahu juga, nanti saya pengin juga berobat ke psikiater saya ini udah gila atau belum," ujarnya saat menghadiri rapat koordinasi persiapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden tahun 2019, di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, pada Jumat lalu.

Dalam kesempatan itu, Edy Rahmayadi meminta ASN tidak ikut campur dalam urusan kampanye atau mengkampanyekan orang lain, baik itu saudara kandung sekalipun.

"Saya ingin menyampaikan, awal segalanya, yang pertama adalah aturan main, sudah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

Pegawai ASN menjaga agar tidak menjadi konflik dalam menjalankan tugasnya. Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada yang," katanya.

Kegiatan kali ini membahas bagaimana kenyamanan selama menjelang pemilu yang sudah tinggal menunggu bulan.

Rapat koordinasi ini diagendakan pada pukul 14.00 WIB pada surat undangan tersebut, namun Edy Rahmayadi turut menyesalkan sikap dari para jajaran yang mengikuti kegiatan.

Dalam menjaga netralitas dan guna mencegah pengunaan fasilitas negara, adanya tindakan menguntungkan suatu calon, jika ASN mendampingi berkampanye, wajib mengambil cuti di luar tanggungan negara.

"Hukuman disiplin ringan tertulis, kemudian hukuman berat akan ada pemecatan," ujarnya.

Ada dua hukuman yang akan diberikan kepada ASN atau Prajurit TNI/Polri yang ketahuan melakukan kampanye dengan cara terselubung.

Halaman
12
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved