Kasatreskrim Polres Kendal Grebek Rumah Pemotongan Hewan Di Boja Karena Hal Ini

Tim Satgas Pangan Polres Kendal, melakukan penggrebekan Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kendal, Kamis (3/1/2018).

Kasatreskrim Polres Kendal Grebek Rumah Pemotongan Hewan Di Boja Karena Hal Ini
Tribunjateng.com/Budi Susanto
Ilustrasi 

Laporan wartawan Tribun Jateng, Dhian Adi Putranto

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Tim Satgas Pangan Polres Kendal, melakukan penggrebekan Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kendal, Kamis (3/1/2018).

Hal ini lantaran RPH tersebut melakukan penyembelihan sapi tanpa pemeriksaan dari dokter.

Penggerebekan itu dilakukan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait beroperasinya RPH yang penyembelihan hewannya secara ilegal tanpa pengawasan dan pemeriksaan dari dokter.

"Kami menggerebek pukul 02.00 dini hari. Saat penggrebekan, baru satu sapi yang dipotong," jelas Kasatreskrim Polres Kendal, AKP Nanung Nugroho kepada Tribun Jateng, Sabtu (5/1/2018).

Foto Detik-Detik Polda Jatim Tangkap Vanessa Angela Diduga Terlibat Prostitusi Online Di Surabaya

Ia mengatakan dari penggerebekan itu, pihaknya menyita daging sebanyak 450 kilogram.

Selain itu, pihaknya juga menyita alat penjagalan yakni sebuah kampak dan dua buah pisau untuk menguliti hewan ternak itu.

Dari penyidikan pihaknya, ternyata RPH tersebut telah beroperasi selama satu tahun belakang.

Meski dinilai terlambat dalam melakukan penggrebekan, pihaknya akan berupaya untuk melakukan pengawasan terhadap RPH.

"Seharusnya sapi sebelum dipotong harus melalui pemeriksaan dokter terlebih dahulu. Bahkan setelah dipotong pun juga harus diperiksa juga. Jika tidak maka itu merupakan pelanggaran terhadap perlindungan hak konsumen, " katanya.

Ternyata Segini Tarif Prostitusi Online Vanessa Angel Usai Tertangkap Di Surabaya

Ia menyebutkan selain itu RPH juga harus memiliki izin dan mendapatkan pengawasan dari dinas peternakan dan dari dokter kesehatan.

"Yang bersangkutan sendiri kami kenai Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman hukumannya maksimal empat tahun penjara," pungkasnya. (*)

Penulis: Dhian Adi Putranto
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved