Berseberangan, Pergantian Ketua DPRD Kota Semarang Mencuat

Suhu politik di Kota Semarang terlihat mulai menghangat jelang hari pemilihan legislatif pada tanggal 17 April 2019 mendatang.

Berseberangan, Pergantian Ketua DPRD Kota Semarang Mencuat
ISTIMEWA
Kantor DPRD Kota Semarang 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Suhu politik di Kota Semarang terlihat mulai menghangat jelang hari pemilihan legislatif pada tanggal 17 April 2019 mendatang.

Hal tersebut setidaknya terlihat dari beda pandangan yang akhir - akhir ini mulai kerap terjadi di kalangan dewan.

Salah satu yang mencuat, adu pendapat antara Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi dengan sejumlah anggota Komisi B DPRD Kota Semarang seperti Danur Rispriyanto, Joko Susilo, dan Hanik Khoiru Sholikah, terkait pembangunan Pasar Wonodri yang melewati tahun anggaran.

Pendapat Supriyadi sebagai Ketua DPRD Kota Semarang yang mempersoalkan pembayaran proyek lewat tahun anggaran, dianggap sebagai pendapat pribadi, dan bukan mewakili kelembagaan.

Pasalnya dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

Sikap Supriyadi yang menyoal Pasar Wonodri itu pun seakan mendapatkan delegitimasi, tak hanya oleh dewan dari beda partai politik, namun juga kawan-kawanya yang sesama PDI Perjuangan di DPRD Kota Semarang.

Bukan kali ini saja, sebelumnya Supriyadi juga beberapa kali berseberangan dengan pandangan PDI Perjuangan Kota Semarang dalam sejumlah hal, antara lain misalnya terkait pelaksanaan rehab rumah tidak layak huni, atau juga dalam sistem lelang pembangunan di Pemerintah Kota Semarang.

Menurut Pengamat Komunikasi Media STIKOM, Gunawan Wicaksono, manuver yang dilakukan Supriyadi justru berdampak negatif pada citra PDI Perjuangan di Kota Semarang.

"Mungkin ingin popularitasnya meningkat, tetapi pola komunikasi semacam itu justru menunjukkan fraksinya kurang harmonis, apalagi Wali Kota Semarang juga PDIP," tutur Gunawan.

Adapun jika dirasa tak lagi sejalan, PDI Perjuangan Kota Semarang memiliki opsi untuk melengserkan Supriyadi dari kursi Ketua DPRD Kota Semarang, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, mengenai pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Halaman
12
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved