Gunawan: Ketua DPRD Kota Semarang Rawan Diganti

Suhu politik di Kota Semarang mulai menghangat jelang hari pemilihan legislatif 17 April 2019 mendatang.

Gunawan: Ketua DPRD Kota Semarang Rawan Diganti
ISTIMEWA
Kantor DPRD Kota Semarang 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Suhu politik di Kota Semarang mulai menghangat jelang hari pemilihan legislatif 17 April 2019 mendatang. Hal tersebut setidaknya terlihat dari beda pandangan yang akhir-akhir ini mulai kerap terjadi di kalangan dewan.

Salah satu yang mencuat, adu pendapat antara Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi dengan sejumlah anggota Komisi B DPRD Kota Semarang seperti Danur Rispriyanto, Joko Susilo, dan Hanik Khoiru Sholikah, terkait pembangunan Pasar Wonodri yang melewati tahun anggaran.

Menurut Pengamat Komunikasi Media STIKOM Gunawan Wicaksono, manuver yang dilakukan Supriyadi justru berdampak negatif pada citra PDI Perjuangan di Kota Semarang.

"Mungkin ingin popularitasnya meningkat, tetapi pola komunikasi semacam itu justru menunjukkan fraksinya kurang harmonis, apalagi Wali Kota Semarang juga PDIP," tutur Gunawan, dalam rilis yang disampaikan, Selasa (8/1).

Adapun jika dirasa tak lagi sejalan, PDI Perjuangan Kota Semarang memiliki opsi untuk melengserkan Supriyadi dari kursi Ketua DPRD Kota Semarang, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, mengenai pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam peraturan tersebut tertulis jelas jika Pimpinan DPRD dimungkinkan dapat diberhentikan dengan usulan partai politik yang bersangkutan.

Masih menurut Gunawan Wicaksono, pemberhentian Supriyadi dimungkinkan, karena PDI Perjuangan Kota Semarang bisa saja melakukannya.

"Bisa saja, tapi dampak ketidak solidan perlu diperhitungkan. Secara teori, komunikasi itu tidak bisa diperbaiki dan diubah, jadi menurut saya seharusnya bisa diberi saran untuk berubah," ujarnya.

Menurutnya pendapat Supriyadi sebagai Ketua DPRD Kota Semarang yang mempersoalkan pembayaran proyek lewat tahun anggaran, dianggap sebagai pendapat pribadi, dan bukan mewakili kelembagaan.

Pasalnya dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

Sikap Supriyadi yang menyoal Pasar Wonodri itu pun seakan mendapatkan delegitimasi, tak hanya oleh dewan dari beda partai politik, namun juga kawan-kawanya yang sesama PDI Perjuangan di DPRD Kota Semarang.

Bukan kali ini saja, sebelumnya Supriyadi juga beberapa kali berseberangan dengan pandangan PDI Perjuangan Kota Semarang, antara lain misalnya terkait pelaksanaan rehab rumah tidak layak huni, atau juga dalam sistem lelang pembangunan di Pemerintah Kota Semarang.

Di sisi lain, penggantian kursi Ketua DPRD Kota Semarang saat ini menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Semarang, Kadarlusman dirasa berlebihan.

"Nggak sampai begitulah, kita ini kan keluarga, cuma di media saja seperti itu, biasa kok biasa," aku Pilus, sapaan akrabnya.

"Saya yakin beliau paham posisinya seperti apa, dan bagaimana seharusnya beliau bersikap saat ini, jadi cukuplah tidak usah dibawa sampai sejauh itu pembahasannya," tegas pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris PDI Perjuangan Kota Semarang itu. (Ear/*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved