Aria Bima Sebut Jokowi Kerap Difitnah, Najwa Shihab Mendadak Potong Pembicaraan

Sedikit menanggapi, Najwa pun memberikan sentilan.

"Apa sekarang belum ada yang seperti itu?" kata Najwa.

"Sekarang ada, sedikit bener," ucap Ferry.

Arsul Sani pun langsung memotong pembicaraan.

• Bahas Kriminalisasi, Arsul Sani Beri Data, Kubu Prabowo Malah Tertawa Hingga Najwa Shihab Melerai

• Polemik Posisi Jaksa Agung, Arsul Sani Tantang Dahnil Anzar, Penonton Langsung Riuh

• Agnez Mo Beri Tahu Cara Mendukungnya di Ajang IHeart Radio Music Awards 2019

• Alasan Wakil Ketua Satgas Antimafia Bola Jenguk Striker Mojokerto Putra Yang Kecelakaan

"Saya kira sedikit itu karena malu mengakui ada banyak," ucapnya yang kemudian disambut tawa oleh Anggota TKN lainnya yang juga hadir di acara itu.

"Jadi saya katakan, kalau misal presiden itu harusnya mencegah, pada kasus e-ktp, itu terjadi pada jaman pemimpinnya sebelum pak Jokowi (Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY)."

"Bagaimana pak Jokowi bisa mencegah? Anda ini bicara pada presiden saat itu yang saat ini berada di kubu Anda," ujar Arsul Sani.

Merasa tak terima, Ferry lantas meminta agar TKN tak melempar kesalahan pada pemimpin terdahulu.

"Janganlah melempar, hari ini kondisi 4 tahun ya 4 tahun, jangan melempar ke belakang, kalau ada kegagalan. Pemimpin harus mampu ambil resiko. Harus memiliki keberanian untuk mengambil resiko 'Hari ini saya pemimpin."

"Persoalan negara siapapun pemimpin sebelumnya, hari ini harus saya emban'. Itu yang namanya presiden.
Bukan memilah-milah," tegasnya yang kemudian disambut riuh tepuk tangan penonton di studio.

Ferry berpendapat, saat ini ada inkonsistensi pada regulasi hukum.

"Misalnya saja bagaimana kontrol terhadap perda-perda itu menjadi sesuatu yang carut marut. Karena ketiadaan penegakan hukum dan ketiadaan visi yang kuat tentang tegaknya hukum di negeri ini," paparnya.

lantas, Arul Sani menyahut dan memaparkan pendapatnya.

"Anda bisa mengatakan bagaimana kontrol itu menjadi carut marut? Kalau kita lihat penataan regulasi dan deregulasi yang dilakukan oleh pemerintahan ini," ungkap Arsul Sani.

Ia lantas memaparkan, saat ini pemerintah telah memangkas 1472 dari 2407 peraturan setingkat menteri yang membuat peringkat ease of doing business Indonesia naik.