OPINI Ihwan Sudrajat : Integritas Birokrasi

INTEGRITAS adalah topik yang paling mendapat perhatian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, mungkin menjadi prioritas pertama

TRIBUN JATENG/DANIEL ARI PURNOMO
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jawa Tengah, Ihwan Sudrajat memaparkan kebijakan pemutihan pajak di ruang kerjanya, kantor BPPD Jateng, Jalan Imam Bonjol 8, Kota Semarang, Kamis (3/1/2019). 

Oleh Ihwan Sudrajat

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng

INTEGRITAS adalah topik yang paling mendapat perhatian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, mungkin menjadi prioritas pertama diantara agenda reformasi birokrasi lainnya. Sudahkah integritas menjadi jiwa para birokrat? Masih maraknya kasus-kasus OTT yang dilakukan KPK menandakan bahwa menegakkan integritas birokrasi masih tetap menjadi pekerjaan rumah yang besar dari pemerintah yang berkuasa, baik di level nasional, provinsi, kabupaten atau pun yang terendah di level desa atau kelurahan.

Dalam pengarahan kepada seluruh Pejabat Tinggi Pratama dan Administratur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menjalankan program-program pembangunan tahun 2019 (7/1/2019), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (GP), kembali menegaskan tentang komitmennya mewujudkan integritas di lingkungan birokrasi yang ia pimpin. Walaupun GP sudah sangat disiplin menegakkan integritas, ternyata ia masih saja mendapatkan laporan adanya beberapa pejabat di level administratur dan pelaksana (eselon 3 dan 4) yang masih berani menerima gratifikasi dari rekanan tertentu.

Menurut GP, ada tujuh staf yang sudah diklarifikasi olehnya terkait isu miring gratifikasi yang menimpanya. Awalnya semua mengelak, namun setelah ditunjukkan bukti-buktinya, mereka akhirnya tidak bisa lagi menghindar. “Yang belum terdeliver, batalkan transaksinya, yang sudah terdeliver segera kembalikan hari ini,” tegasnya kepada seluruh pejabat yang mendengarkan pengarahannya.

Nada suaranya terdengar berat, kekecewaannya tidak bisa disembunyikan. GP tampaknya sudah berada pada titik nadir untuk tidak mendiamkan lagi perilaku beberapa stafnya yang belum juga berpindah pada budaya menjalankan semangat kejujuran sebagai pelayan masyarakat. GP meminta semua aparatnya untuk menegakan kejujuran, hanya kejujuran yang membuat pemerintah bernilai di mata rakyat.

Pentingnya kepercayaan

Mengapa sebuah daerah begitu cepat maju, namun ada daerah yang pembangunannya sangat lambat, meskipun kepala daerahnya sudah beberapa kali berganti. Banyak faktor yang dapat disandingkan untuk melihat keunggulan masing-masing daerah sehingga kita dapat mengetahui secara detail faktor penyebabnya. Saya dapat merasakan kondisi ini dari cara mereka melayani investor.

Ada daerah yang sangat terbuka, sehingga investor merasakan banyak kemudahan. Aparaturnya responsif dan sangat membantu, tidak ada syarat lain yang ditambahkan di luar yang sudah tercantum. Kecuali untuk persoalan analisis mengenai dampak lingkungan yang memang tidak bisa dinegosiasikan, beberapa persyaratan bahkan tidak jarang dipenuhi belakangan agar proses perijinan tidak terlalu berbelit belit.

Namun ada pula daerah yang aparatnya menggunakan tafsiran sendiri sehingga investor harus berkompromi dengan keadaan, meskipun seluruh persyaratan sudah dipenuhi masih ada beberapa syarat di luar ketentuan yang harus dipenuhinya. Hal ini tidak hanya menambah biaya juga membuat waktu investasi menjadi terlambat. Birokrasi yang demikian cenderung menjadi cemoohan masyarakat, hanya karena membutuhkan beberapa investor terpaksa harus mengikuti irama birokrasi yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat tetapi cenderung pada kepentingan sendiri.

Halaman
12
Editor: Catur waskito Edy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved