Bawaslu Brebes Tertibkan 29 APK yang Melanggar Aturan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Brebes melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) peserta Pemilu 2019 di ruas jalan pantura

Bawaslu Brebes Tertibkan 29 APK yang Melanggar Aturan
TRIBUN JATENG/M ZAINAL ARIFIN
Tim gabungan dari Bawaslu, KPU, Satpol PP dan lainnya, melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan pemasangan di jalan pantura Brebes, Kamis (17/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

 TRIBUNJATENG.COM, BREBES - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Brebes melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) peserta Pemilu 2019 di ruas jalan pantura dari Kaligangsa sampai Losari, Kamis (17/1/2019).

Dalm penertiban bersama tim gabungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Satpol PP, kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub) itu, Bawaslu menyita 29 APK berupa baliho dan spanduk caleg. Selain itu, Bawaslu juga menyita beberapa bendera partai.

Ketua Bawaslu Brebes, Wakro mengatakan, APK yang ditertibkan tersebut karena melanggar aturan dalam pemasangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 51 tahun 2018 tentang pedoman lokasi kampanye dan pemasangan APK untuk peserta Pemilu.

"APK atau sejenisnya yang dipasang di jalan protokol itu tidak boleh. Sehingga kami tertibkan bersama tim gabungan. Total ada 29 baliho ukuran besar dan spanduk kami sita," kata Wakro.

Sebelum melakukan penertiban, katanya, Bawaslu telah menginventarisir berbagai APK yang pemasangannya melanggar aturan. Inventarisasi tersebut dilakukan dengan melibatkan jajaran Bawaslu di tingkat kecamatan dan kelurahan/ desa.

Dari inventarisasi, Bawaslu kemudian mengirimkan surat kepada KPU untuk memerintahkan caleg dan partai agar mencopot sendiri APK yang melanggar aturan dalam pemasangannya kemudian memindahkannya ke tempat lain.

"Kami beri waktu selama tiga hari, jika tidak dicopot ya terpaksa kami lakukan penindakan yaitu penertiban bersama tim lainnya," terangnya.

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Brebes, Yunus Awaludin Zaman menambahkan, pemasangan APK tidak diperbolehkan di semua jalan protokol khususnya jalan nasional.

Selain itu, larangan pemasangan APK juga berlaku di kantor pemerintah, BUMN, BUMD, TNI, Polri, tempat ibadah, lembaga pendidikan, RS, jembatan, dan alun-alun Kabupaten Brebes.

"APK juga tidak boleh dipasang dengan cara dipaku dipohon atau diikat di tiang listrik," jelasnya.

Untuk pemasangan APK di jalan provinsi dan kabupaten, katanya, diperbolehkan. Dengan catatan, APK tidak dipasang di pohon dan jembatan sebagaimana diatur dalam Perbup tersebut.

Lebih lanjut dikatakannya, penertiban APK ini merupakan agenda rutin yang akan terus dilakukan dengan tim gabungan dengan tujuan agar peserta kampanye tertib dalam melakukan kampanye dan estetika Kabupaten Brebes tetap terjaga baik selama penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Kami akan rutin menertibkan APK yang melanggar. Kalau tingkat kabupaten, bisa setiap bulan sekali. Kalau tingkat kecamatan, bisa dua minggu sekali," katanya. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved