Realisasi Penyaluran KUR 2018 Capai 97,2%

Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2018 lalu sebesar Rp 120 triliun, atau sekitar 97,2 persen

Realisasi Penyaluran KUR 2018 Capai 97,2%
KONTAN/Cheppy A Muchlis
ILUSTRASI 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2018 lalu sebesar Rp 120 triliun, atau sekitar 97,2 persen dari target mencapai Rp 123,8 triliun. Realisasi itu tercatat lebih baik ketimbang tahun sebelumnya sebesar 96,7 persen dari target Rp 110 triliun. Sementara, rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL) penyaluran KUR sepanjang 2018 sebesar 0,24 persen.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir menjelaskan, jika dilihat dari sektor ekonomi, penyaluran KUR untuk sektor produktif terus mengalami peningkatan. Pemerintah menargetkan porsi penyaluran KUR sektor produktif 2018 sebesar 50 persen.

"Sampai akhir Desember 2018, tercatat porsi penyaluran KUR sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa sebesar 46,8 persen, naik dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 42,3 persen," katanya, Selasa (15/1).

Adapun menurut wilayah, penyaluran KUR didominasi Pulau Jawa dengan porsi sebesar 55 persen, diikuti Sumatera sebesar 19,4 persen, dan Sulawesi 11,1 persen. Kinerja penyaluran KUR per provinsi itu sesuai dengan sebaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Sementara dari sisi penyalur, sampai dengan akhir tahun, penyaluran KUR tertinggi dicapai Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp 80,18 triliun, Bank Mandiri sebesar Rp 17,58 triliun, dan Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp 15,99 triliun.

“Usulan total plafon KUR 2019 sebesar Rp 140 triliun dengan suku bunga tetap sebesar 7 persen efektif per tahun,” ujar Iskandar.

Adapun pada tahun ini, pemerintah menyiapkan skema KUR untuk perikanan rakyat. Skema pembiayaan bersuku bunga rendah melalui KUR untuk nelayan itu diberikan dalam rangka optimalisasi sektor perikanan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan, pemberian KUR khusus perikanan rakyat itu menyusul dua KUR sebelumnya yang diberikan kepada perkebunan rakyat dan peternakan rakyat.

"Satu kebutuhan dasar nelayan untuk mendukung hasil tangkapan adalah dengan pengadaan kapal nelayan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Untuk itu, perlu didorong penyaluran KUR khusus perikanan rakyat dalam rangka pengadaan kapal nelayan,” jelasnya.

Dalam Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM pada Senin (14/1) lalu, Darmin telah menetapkan skema KUR khusus perikanan rakyat dengan jumlah plafon di atas Rp 25 juta dan paling besar mencapai Rp 500 juta untuk setiap individu anggota kelompok. (Kontan/Grace Olivia Sihombing)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved