Bawaslu Brebes Tunggu Bupati Jatuhkan Sanksi ASN Tidak Netral dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019

Bawaslu Brebes hingga kini masih menunggu keputusan sanksi yang akan diberikan Bupati Brebes kepada ASN yang tidak netral dalam Pemilu 2019.

Bawaslu Brebes Tunggu Bupati Jatuhkan Sanksi ASN Tidak Netral dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019
Istimewa
Komite ASN Pemkab Brebes mendatangi Kantor Bawaslu Brebes, mengkonfirmasi kasus ketidaknetralan ASN, Selasa (22/1/2019). 

Wakro mengimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Brebes sampai tingkat Kecamatan dan Desa, agar menjaga netralitasnya karena ada larangan sebagaimana termuat dalam aturan.

Terlebih, di Brebes sudah ada beberapa kali kasus ketidaknetralan ASN yang berujung sanksi.

Wakro menyebutkan, sudah ada tiga kasus yang melibatkan ASN. Pertama, kasus seorang guru di Kecamatan Larangan yang mengunggah status dukungan ke Capres-Cawapres ke media sosial facebook.

Jembatan Putus, Warga Plompong Brebes Terpaksa Harus Tempuh Jalan Memutar

Kemudian, kasus ketidaknetralitan ASN dalam Pilgub Jateng pada 2018 lalu yang dilakukan ASN Puskesmas BLUD Banjar yaitu Sukirno dan Zaenudin, yang sekarang menjabat Kepala Dinkop, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Brebes.

"Kami ingatkan lagi agar ASN selalu netral. Jangan ikut terlibat dalam kampanye. Sebenarnya kami sudah sejak dulu mensosialisasikan agar ASN itu netral," imbaunya.

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Brebes, Yunus Awaludin Zaman menambahkan, semua hasil penanganan kasus ketidaknetralan ASN telah disampaikan ke Bupati dan KASN. Sehingga pemberian sanksi diserahkan bupati selaku pimpinan ASN.

"Sanksi yang diberikan bermacam-macam. Kalau sanksi ringan, berupa peringatan lisan atau tertulis. Sanksi sedang, berupa penundaan dan penurunan pangkat. Dan sanksi berat, berupa pemecatan," jelasnya.

Terkait upaya pencegahan, Yunus mengatakan, Bawaslu telah mengirim surat kepada Bupati dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Brebes agar tidak memihak atau tetap netral.

Bahkan dalam surat yang dikirimkan, juga dicantumkan sanksi jika terbukti tidak netral.

Tidak hanya ke Bupati dan pimpinan OPD, surat edaran juga dikirimkan ke Kecamatan dan Desa.

"Kami juga menginstruksikan jajaran Bawaslu sampai tingkat Kecamatan dan Desa untuk memperketat pengawasan khususnya saat ini sampai April mendatang. Jika ada keterlibatan ASN agar didukung bukti foto, video, presensi, dan dilaporkan," ucapnya. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved