Soal Pembebasan, Putra Abu Bakar Baasyir: Semua Harus Hormati Keputusan Presiden Jokowi

"Pembebasan Ustadz Abu Bakar Baasyir merupakan keputusan presiden, semua pihak harus hormati keputusan beliau,” sambung I’im.

Soal Pembebasan, Putra Abu Bakar Baasyir: Semua Harus Hormati Keputusan Presiden Jokowi
Istimewa
Abu Bakar Baasyir (tengah) didampingi Yusril Ihza Mahendra (kanan) 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Putra ketiga Abu Bakar Baasyir, Abdul Rohim Baasyir yang akrab disapa ustad I’im tidak memberikan komentar banyak perihal kabar penundaan pembebasan terpidana kasus tindak pidana terorisme Ustaz Abu Bakar Baasyir.

Ia hanya berharap, Ba’asyir bisa bebas sesuai dengan keputusan awal Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi yang sifatnya menghalangi, kita berharap semua tetap lancar sesuai rencana awal,” kata I’im saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/1/2019).

Abu Bakar Baasyir Batal Dibebaskan? Wiranto : Masih Perlu Dipertimbangkan Aspek-aspek Lainnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyetujui pembebasan tanpa syarat untuk terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir, dengan alasan kemanusiaan dan faktor kesehatan.

“Pembebasan ustadz Abu Bakar Baasyir sudah merupakan keputusan presiden, beliau (Presiden) sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini, maka seharusnya semua pihak menghormatilah keputusan beliau,” sambung I’im.

Sambut Kepulangan Abu Bakar Baasyir, Tak Ada Pengerahan Massa dan Konvoi

Sampai saat ini, pihak keluarga belum menerima pemberitahuan soal penundaan pembebasan Ba’asyir dari pemerintah.

“Saya belum bisa berkomentar apapun, karena belum ada pemberitahuan resmi kepada kita terkait dengan perubahan kebijakan apapun tentang keputusan presiden kemarin,” kata I’im.

Saat dimintai tanggapan apabila pembebasan Ba’asyir ditunda, I’im tak ingin berandai-andai.

“Kita berpegang pada sudah ditentukan dari awal saja (pembebasan Ba’asyir). Kita tidak mau berandai-andai dulu lah, kita jalani dulu apa yang terjadi,” tutur I’im.

Pembebasan Abu Bakar Baasyir Masih Dikaji, Kuasa Hukum Pertanyakan Inkonsistensi Pemerintah

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan bahwa pembebasan Ba'asyir membutuhkan pertimbangan dari sejumlah aspek terlebih dahulu.

Halaman
12
Editor: m nur huda
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved