Debat Dahnil Anzar dengan Johny G Plate Bikin Penonton Riuh
Timses pasangan capres cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar berdebat dengan TImses Jokowi-Maruf, Johny G Plate
Penulis: Ardianti WS | Editor: abduh imanulhaq
lihat foto
Jokowi pun langsung melancarkan 'serangannya' dengan mempertanyakan pandangan Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra di mana partainya merupakan satu dari beberapa partai yang memiliki caleg mantan koruptor paling banyak.
"Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Bapak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium empat, meskipun ini saya enggak setuju," ujar Jokowi sebelum menyampaikan inti pertanyaannya.
"Tapi menurut ICW (Indonesia Corruption Watch), partai yang Bapak pimpin jadi salah satu partai yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg yang tanda tangan adalah ketua umumnya, berarti pak Prabowo. Bagaimana tanggapan Bapak soal ini?," tanya Jokowi kemudian.
Menanggapinya, Prabowo mengatakan, ia belum dapat informasi apapun soal apa yang disampaikan ICW.
"Menurut saya itu sangat subyektif. Saya tidak setuju itu. Saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti, silahkan laporkan," Prabowo membalas Jokowi.
Sontak pendukung 02 tertawa mendengarnya.
Bahkan, tampak Sandiaga memperlihatkan senyumannya.
"Ada juga kadang-kadang tuduhan korupsi yang korupsinya karena menerima THR. Saya kira janganlah kita saling menuduh soal partai masing-masing. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya," tegas Prabowo.
"Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukan ke penjara sendiri," imbuhnya.
Jokowi kembali memberikan tanggapannya.
Ia menjelaskan, maksud pertanyaannya sebelumnya adalah adanya mantan napi korupsi yang dicalonkan Gerindra di kontestasi Pileg 2019.
"Ada enam yang Bapak calonkan. Sebagai ketua umum, artinya kan bapak tanda tangan. Saya tidak menuduh partai Bapak korupsi. Ini mantan koruptor yang sudah dihukum," jelasnya lagi.
Tak mau kalah, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.
"Jadi kita serahkan saja ke rakyat. Kalau rakyat enggak mau pilih ya jangan dipilih. Yang jelas, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum, kalau memang hukum mengizinkan."
"Kalau dia masih dianggap masih bisa, dan rakyat menghendaki dia karena memiliki kelebihan lain, mungkin korupsinya tidak seberapa. Begini, kalau curi ayam bener itu salah tapi, kalau merugikan rakyat triliunan itu saya kira yang harus dihabiskan di Indonesia ini, " ujarnya. (TribunJateng.com/Woro Seto)
