Dewan Pers Sebut Ada 47.000 Media Cetak dan Elektronik di Indonesia Belum Terverifikasi

Ketua Dewan Pers Indonesia Yosep Stanley Adi Prasetyo menyebutkan ada 47.000 media cetak maupun elektronik di Indonesia yang belum terverifikasi.

Dewan Pers Sebut Ada 47.000 Media Cetak dan Elektronik di Indonesia Belum Terverifikasi
Istimewa
Ketua Dewan Pers Indonesia Yosep Stanley Adi Prasetyo (kiri), Dosen Fakultas Teologi UKSW Dr Tony Tampake (tengah), dan Peneliti Reza Alexander Antonius Wattimena (kanan) dalam takshow "Democracy Party" di Balairung UKSW Senin (28/01/2019) kemarin. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nafiul Haris

TRIBUNJATENG.COM,SALATIGA - Ketua Dewan Pers Indonesia Yosep Stanley Adi Prasetyo menyebutkan saat ini ada sekira 47.000 media cetak maupun elektronik di Indonesia yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers.

Jumlah itu diungkapkan Stanley dalam talkshow bertajuk “Democracy Party” di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Senin (28/01/2019) kemarin.

Menurut Stanly hanya sekira 2.400 media yang sudah terverifikasi.

"Kondisi itu sangat memperihatinkan karenanya pers dalam pergolakan arus politik Indonesia sangat berpengaruh kuat," terangnya dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Selasa (29/01/2019).

HARI PERS NASIONAL, PWI Kendal Gelar Pelatihan Jurnalistik, Berita Hoaks Jadi Materi Utama Mereka

Disebutkan Stanley, sebanyak 47.000 media yang belum terverifikasi itu patut dipertanyakan kredibilitasnya karena kontennya rawan dengan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ditambah dukungan akses digital dan online yang sangat praktis, bahkan membuat informasi hoax dapat dengan mudah tersebar.

Kehadiran media baru itu dinilai turut mempengaruhi dinamika politik di Indonesia.

Ada banyak media yang tidak berimbang, bersifat provokasi dan berdasar pada kepentingan politik tertentu.

Pada akhirnya pemberitaan media yang “dipelintir” akan berimbas pada ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

"Padahal media sebaiknya membangun citra positif guna memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Beberapa pengamat politik berpendapat bahwa sistem trias politika di Indonesia kini menjadi trias koruptika," ujarnya.

Gubernur Ganjar: 58,75 Persen Pekerja di Jateng Tamatan SMP, Masih Abai Keselamatan

Menurut Stanley, hendaknya media pers menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik, dan media hadir bukan untuk membingungkan publik namun berkontribusi lebih dalam perjalanan politik.

Selain Dewan Pers dalam diskusi yang dihelat Senat Mahasiswa Fakultas Fakultas Teologi UKSW ini menghadirkan Peneliti Reza Alexander Antonius Wattimena, dan dosen Fakultas Teologi UKSW Dr Tony Tampake sebagai narasumber. (*)

Penulis: M Nafiul Haris
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved