Bos KSP Jateng Mandiri Tetap Pertahankan Pembelaannya

Terdakwa sekaligus Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jateng Mandiri, Halim Susanto masih tetap pada pembelaannya saat membacakan sendiri duplik

Bos KSP Jateng Mandiri Tetap Pertahankan Pembelaannya
TRIBUN JATENG/RAHDYAN TRIJOKO PAMUNGKAS
Ketua KSP Jateng Mandiri Halim Susanto salami Jaksa usai bacakan duplik di Pengadilan Negeri Semarang 

Laporan Wartawan Tribun Jateng Rahdyan Trijoko Pamungkas

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Terdakwa sekaligus Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Jateng Mandiri, Halim Susanto masih tetap pada pembelaannya saat membacakan sendiri duplik untuk menjawab replik dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (31/1)

Halim menanggapi replik penuntut umum (30/1), terdakwa tetap pada pembelaanya. Replik jaksapenuntut umum (JPU)dari halaman 1 hingga 9 terdakwa tidak menanggapi karena hanya menanggapi pledoi dari penasehat hukumnya, bukan pembelaannya.

"Terdakwa menanggapi replik penuntut umum pada halaman 9 yakni unsur barang siapa. Penuntut umum dalam mengurangaikan unsur barang siapa agar dakwaannya terpenuhi,"ujarnya.

Menurut Halim, sejak dari dakwaan tuntutan hingga replik, JPU dianggap memaksa terdakwa agar dijerat pasal 46 ayat 1Jo pasal 16 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Berdasarkan fakta persidangan terdakwa melakukan perbuatan didasarkan pada UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi.

"Hal ini telah sesuai dengan keterangan ahli yang menerangkan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah lembaga yang menghimpun dan mengelola dana serta tunduk kepada UU koperasi dan peraturan pelaksanaan yaitu ADRT. Izin yang harus dipenuhi KSP izin simpan pinjam dari Kementerian Koperasi,"terangnya.

Menurutnya apabila dalam tiga bulan calon anggota tidak menjadi anggota maka akan diberikan sanksi berupa teguran oleh pengawas koperasi. Namun apabila ada tindak pidana pada perkoperasian maka perlu dikoordinasikan dengan kepolisian, kejaksaan atas permintaan Dinas Koperasi.

" Apablila koperasi melakukan pelanggaran maka yang bertanggungjawab adalah pengurus koperasi. Bila ada pergantian pengurus maka pengurus baru harus menyelesaikan masalahnau yang ada di koperasi,"jelasnya.

Menurut keterangan saksi ahli lainnya, KSP harus tunduk dengan Undang-undang Koperasi. Undan-undang tersebut setara dengan Undang-undang perbankan.

Halaman
123
Penulis: rahdyan trijoko pamungkas
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved