PTUN Perintahkan Bupati Tegal Cabut SK Pengangkatan Kades Terpilih Tahun 2017, Kenapa?

jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal mengaku belum mengambil langkah konkrit terkait permasalahan sengketa Pilkades serentak

PTUN Perintahkan Bupati Tegal Cabut SK Pengangkatan Kades Terpilih Tahun 2017, Kenapa?
akhtur Gumilang
Ilustrasi Saat sejumlah perangkat desa di Kabupaten Tegal dilantik beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akhtur Gumilang

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal mengaku belum mengambil langkah konkrit terkait permasalahan sengketa Pilkades serentak gelombang satu yang berlangsung pada tahun 2017 lalu.

Padahal, beberapa minggu lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang mengeluarkan putusan supaya Bupati Tegal segera mencabut Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Kepala Desa (Kades) terpilih tahun 2017 di tiga desa.

Tiga desa yang dimaksud tersebut antara lain, Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang, Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna, dan Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi.

Bahkan, putusan PTUN Semarang pun dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya.

Sejauh ini, Pemkab Tegal melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Tegal baru melakukan langkah dengan mengumpulkan para Panwas Kecamatan Pilkades, Forkopimcam, dan panitia pilkades di tiga desa tersebut.

"Kita baru kumpulkan mereka. Di sana, kami masih memberikan pemahaman perihal putusan peradilan PTUN yang intinya Bupati harus segera menindak lanjuti," kata Kepala Dispermades Kabuaten Tegal, Prasetiawan saat ditemui Tribunjateng.com, Kamis (31/1/2019).

Menurut dia, Majelis Hakim PTTUN Surabaya memiliki pertimbangan bahwa saat itu, para panitia pilkades dinilai belum sempurna sehingga ada tugas yang harus diselesaikan.

Sebab, kata Prasetiawan, Majelis Hakim menganggap bahwa panitia Pilkades dalam mengambil keputusan tertentu dinilai tidak prosedural

"Sehingga, kami ingin memberikan pemahaman soal itu saja. Intinya seperti itu," terang dia.

Saat ditanyai kemungkinan tiga Kades yang telah terpilih harus mundur, Prasetiawan menyebut masih menunggu keputusan Bupati Tegal Umi Azizah.

Namun yang jelas, dia memastikan bahwa jajaran forkopimcam dan panitia sudah siap jika diperintahkan Bupati untuk menuntaskan tugas yang dianggap PTTUN Surabaya tidak prosedural.

"Ya apapun itu, tergantung keputusan dari Bupati Tegal. Tapi, Bu Bupati (Umi Azizah) selalu dianggap oleh Ombusdman adalah kepala daerah yang patuh hukum. Sehingga, saya punya keyakinan Bupati akan patuh pada putusan PTTUN Surabaya. Tapi lagi-lagi, itu tergantung," paparnya.

Untuk informasi lebih lanjut, Pilkades di tiga desa pada waktu gelombang satu tersebut tidak dibatalkan oleh PTTUN Surabaya.

Sebab, Majelis Hakim PTTUN Surabaya hanya menilai adanya kesalahan prosedur yang dilakukan panitia pilkades setempat. (*)

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved