NGERI! Bupati Kotim Tersangka Rp 5,8 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan status tersangka Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Supian Hadi.

NGERI!  Bupati Kotim Tersangka Rp 5,8 Triliun
KOMPAS.com/ABBA GABRILIN
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan status tersangka Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Supian Hadi.

Supian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) kepada tiga perusahaan tambang hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 5,8 triliun dan 711 ribu Dolar Amerika Serikat.

Dalam jumpa pers di Gedung KPK di Jakarta pada Jumat (1/2), Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan Supian Hadi selaku Bupati Kotim diduga melakukan korupsi terkait izin usaha pertambangan (IUP) terhadap tiga perusahaan di Kotawaringin Timur. Sang bupati juga diduga menerima gratifikasi berupa uang dan mobil mewah.

“Diduga terjadi kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 5,8 triliun dan 711 ribu Dolar Amerika Serikat, yang dihitung dari eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi, serta kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI, dan PT AIM,” ungkap Syarif.

Dugaan kerugian negara itu dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan. "Bila dibandingkan, setara dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK seperti kasus e-KTP dan BLBI," ujarnya.

Syarif menjelaskan, Supian Hadi diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Ia juga diduga menyalahgunakan kewenangannya lewat pemberian IUP kepada PT Fajar Mentaya Abadi (PT FMA), PT Billy Indonesia (PT BI), dan PT Aries Iron Mining (PT AIM) di Kabupaten Kotim.

Aksi sang bupati dilakukan pada tahun 2010 hingga 2012. Peningkatan status tersangka terhadap Bupati Kotim ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan KPK.

Mulanya, setelah dilantik sebagai bupati pada 2010, Supian mengangkat teman dekatnya yang merupakan tim sukses sebagai Direktur dan Direktur utama PT FMA. Masing-masing mendapat jatah saham 5 persen.

Pada Maret 2011, Supian menerbitkan surat keputusan IUP Operasi Produksi lahan seluas 1.671 hektare kepada PT FMA. Padahal, Supian tahu bahwa PT FMA belum memiliki dokumen perizinan seperti analisis dampak lingkungan (Amdal).

Sejak November 2011, PT FMA sudah melakukan kegiatan operasi bauksit dan ekspor ke China. "Pada akhir 2011, gubernur Kalimantan Tengah mengirim surat agar PT FMA menghentikan produksi. Tapi tetap dilakukan kegiatan sampai 2014," kata Syarif.

Halaman
12
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved