Bupati Pati Berharap Temukan Data Kemiskinan yang Akurat

Bupati Pati Haryanto mengkritisi data terkait penanggulangan kemiskinan saat menghadiri rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan

Bupati Pati Berharap Temukan Data Kemiskinan yang Akurat
TRIBUN JATENG/MAZKA HAUZAN NAUFAL
Pemerintah Kabupaten Pati mengadakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Penjawi Setda Pati, Senin (4/2/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI Bupati Pati Haryanto mengkritisi data terkait penanggulangan kemiskinan saat menghadiri rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di ruang Penjawi Setda Pati, Senin (4/2/2019).

"Jika terdapat program yang harus segera direalisasikan, tapi datanya belum ada atau belum siap, biasanya diambil data tahun sebelumnya. Padahal semestinya, data di tahun sebelumnya sudah tidak layak digunakan kembali," ujar Haryanto.

Haryanto memberi contoh program bantuan nontunai yang menggunakan data dari tahun 2015.

"Padahal saat ini sudah 2019. Oleh sebab itu, rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk memverifikasi data yang sebenarnya. Masa bantuan dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan?" tanya Haryanto retorik.

Haryanto mengatakan, berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Pati ialah 9,9%. Jika mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), angka tersebut baru akan dicapai pada 2021.

"Sebelum memasuki tahun tersebut, sudah kita capai terlebih dahulu," ujar Haryanto.

Haryanto berharap Kepala Desa dapat "menemukan" data kemiskinan yang paling valid.

"Nanti, melalui musyawarah desa (musydes), data yang ada dipilah-pilah. Data dari masing-masing kecamatan dibreakdown, ketemu masing-masing-masing desa, lalu diverifikasi. Ketemulah data personal yang akurat," paparnya.

Bupati Haryanto kemudian mengimbau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk berkoordinasi dengan perangkat desa maupun tim terkait, untuk kemudian akan dilaksanakan kembali rapat koordinasi beserta para camat.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pati Subawi mengatakan bahwa Bupati Haryanto memang mengarahkan untuk memvalidasi dan memverifikasi data di tahun 2018 dengan teknik Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM).

"Sasaran MPM adalah mendata rumah tangga miskin yang belum terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015. Selain itu juga mendata dan mendaftar rumah tangga miskin yang telah masuk di tahun 2015, namun mengalami perubahan data, seperti pindah rumah, transmigrasi, dan sebagainya," urai Subawi.

Terdapat 13 kecamatan yang menjadi sasaran MPM 2018, yakni Kayen (17 desa), Margoyoso (22 desa), Batangan (18 desa), Tayu (21 Desa', Dukuhseti (12 desa), Pucakwangi (20 desa), Tambakromo (18 desa), Gembong (11 desa), Gunungwungkal (15 desa), Jaken (21 desa), Tlogowungu (15 desa), Wedarijaksa (18 desa), dan Trangkil (16 desa).

"Sedangkan untuk 2019, terdapat 8 kecamatan. Berdasarkan hasil rakor di Bandung, MPM sudah tidak dilakukan lagi. Yang berlaku saat ini ialah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Aplikasi sistem data ini mengintegrasikan pengelolaan data terpadu dengan data bantuan sosial," pungkasnya.(*)

Penulis: Mahfira Putri Maulani
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved