Pemkot Salatiga Berencana Gratiskan Biaya Pengobatan Pasien Demam Berdarah

Pemkot Salatiga berencana menggratiskan seluruh pembiayaan pasien yang terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD) dari tingkat Pusksemas hingga perawatan.

Pemkot Salatiga Berencana Gratiskan Biaya Pengobatan Pasien Demam Berdarah
NET
ILUSTRASI 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nafiul Haris

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga berencana menggratiskan seluruh pembiayaan pasien yang terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD) dari tingkat Puskesmas hingga apabila menjalani perawatan di RSUD Salatiga.

Wali Kota Salatiga Yuliyanto mengatakan saat ini kesiapan teknis penanganan pasien DBD melalui pembiayaan BPJS Pemberian Bantuan Iuran (PBI) telah dikomunikasikan dengan Dinas Kesehatan Kota Salatiga yang belum memiliki asuransi kesehatan.

"Sudah saya komunikasikan ke dinas kesehatan kota berkenaan dengan warga Salatiga yang terkena demam berdarah tapi belum tercover BPJS Kesehatan akan dibiayai dengan APBD Kota di kelas 3," terangnya kepada Tribunjateng.com Jumat (8/2/2019).

Kasus Demam Berdarah Semakin Marak, Ini 3 Fase Penyakit yang Perlu Anda Pahami

Menurut Yuliyanto untuk seluruh penyelesaian pembayaran juga prosedur yang harus diikuti pasien diatur Dinas Kesehatan Kota Salatiga mengingat mereka pengguna kuasa anggaran dari APBD.

Ia menambahkan pasien DBD agar dirawat di Puskesmas maupun RSUD untuk sementara waktu apabila daya tampungnya tidak mencukupi baru disarankan menggunakan rumah sakit swasta dengan catatan telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga Siti Zuraidah menjelaskan terkait keterangan RSUD yang belum mengetahui teknis pengurusan pasien BPJS PBI dinilai kurang tepat.

Pasalnya kata dia, selama ini mekanisme pengurusan pasien yang ditanggung BPJS PBI pembayaran melalui APBD Pemkot Salatiga sudah berjalan. Sedang mengenai pasien DBD kali ini tidak jauh berbeda persyaratannya.

"Mekanisme biasa tidak ada yg khusus harusnya RSUD juga tahu. Tahapnya selalu yang sakit tidak punya BPJS di kelas III mengurus SKTM kepesertaan di Dinsos nanti data dicocokkan milik Disdukcapil kemudian Dinkes tinggal memproses lebih lanjut," jelasnya.

Marak Kasus Demam Berdarah, Penjualan Ikan Sepat Rawa di Salatiga Naik Drastis

Lebih lanjut Siti Zuraidah menuturkan setelah proses administrasi dan pencocokan data sesuai bahwa pasien benar warga Kota Salatiga RSUD tinggal mengajukan klaim pembayaran ke Dinkes agar diverifikasi kelengkapan administrasi baru dilakukan pembayaran.

"Itu sudah rutin kok tidak ada yang baru, data kami kerja bersama atau tim dari Dinkes, Dinsos, dan Dukcapil. Hingga sekarang belum ada yang mengajukan klaim BPJS PBI atas nama pasien DBD," ujarnya.

Terpisah Kepala BPJS Kota Salatiga Peni Suryanti Kusumandari mengatakan saat ini jumlah masyarakat Salatiga yang telah terdaftar sebagai pengguna BPJS PBI berjumlah 23.444 jiwa.

Ia mentargetkan akhir tahun ini Kota Salatiga dapat mencapai standart pelayanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) atau mencakup keseluruhan warga Kota Salatiga di antaranya melalui layanan BPJS Kesehatan.

"Minimal 95% penduduk Kota Salatiga menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai harapan wali kota," ungkapnya. (*)

Penulis: M Nafiul Haris
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved