CEO Akseleran Dukung Otoritas Jasa Keuangan Berantas Fintech Ilegal.

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, 635 perusahaan finansial teknologi (fintech) yang tidak terdaftar atau dinilai ilegal.

CEO Akseleran Dukung Otoritas Jasa Keuangan Berantas Fintech Ilegal.
shutterstock.com
Fintech 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Akhir-akhir ini ramai dibicarakan oleh publik mengenai bentuk praktik penagihan yang tidak menggunakan kode etik, kepada konsumen dan pemberian tingkat bunga yang mencekik leher.

Sehingga tidak sedikit pengguna mengatasnamakan dirinya sebagai korban dari jebakan pinjaman online.

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, 635 perusahaan finansial teknologi (fintech) yang tidak terdaftar atau dinilai ilegal.

Dari jumlah tersebut, 231 di antaranya sudah ditutup izinnya oleh OJK.

CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan mengatakan, Akseleran mengapresasi dan mendukung penuh aksi dari OJK untuk memberantas fintech ilegal di Indonesia.

Sopir Taksi Gantung Diri Lantaran Pinjaman Online, Begini Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Ivan, apa yang dilakukan oleh OJK sebagai bentuk nyata dalam mengedepankan prinsip perlindungan terhadap konsumen, dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat agar tidak terjebak terhadap pinjaman online dari perusahaan fintech ilegal.

Akseleran merupakan startup fintech berbasis Peer-to-Peer Lending (P2P Lending) yang menyalurkan pinjaman produktif, kepada para pelaku usaha (UKM) tingkat menengah ke atas dengan minimal sebesar Rp 75 juta dan maksimal sebesar Rp 2 miliar.

"Sebagai platform P2P Lending, maka masyarakat juga dapat menjadi pemberi pinjaman di Akseleran mulai dari Rp 100 ribu dengan rata-rata imbal hasil yang didapatkan sebesar 18 persen sampai 21 persen per tahun," kata Ivan, pada Tribunjateng.com, Minggu (17/2/2019).

Ivan mengatakan Akseleran sebagai perusahaan P2P Lending di Indonesia yang sudah resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK, saat ini sedang memasuki proses untuk memperoleh perizinan final.

Oleh karena itu, pihaknya bersama-sama dengan industri melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), terus berupaya memberikan layanan yang terbaik untuk pengguna, termasuk dari sisi penagihan dan pembatasan biaya maupun imbal hasil yang bersifat predatory.

Layanan terbaik yang dilakukan Akseleran kepada konsumen, jelasnya, bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Sopir Taksi Tewas Gantung Diri, Warga Temukan Surat Wasiatnya Pinjaman Online Jebakan Setan

Terbukti sepanjang tahun 2018, Akseleran berhasil menyalurkan total pinjaman sebesar Rp 210 miliamiliar atau 105 persen, dari yang ditargetkan sebesar Rp 200 miliar kepada lebih dari 400 pinjaman, dengan rasio kredit macet (non performing loan/NPL) masih di angka 0,5 persen.

"Januari 2019, Akseleran telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 55 miliar melebihi dari yang kami targetkan sebesar Rp 36 miliar. Ini bukti nyata pertumbuhan yang kami alami merupakan bentuk kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi, terhadap Akseleran sebagai perusahaan P2P Lending yang legal di Indonesia," paparnya.

Sedangkan fintech ilegal, lanjut Ivan, tidak diawasi oleh OJK dan meraka yang ilegal otomatis tidak mengikuti aturan main maupun kode etik yang ada, sehingga sudah pantas untuk diberantas.

"Sebagai informasi, per Februari 2019, OJK telah merilis ada sebanyak 99 perusahaan fintech lending yang sudah resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sebelumnya, selama tahun 2018 total pinjaman yang disalurkan oleh 88 perusahaan fintech lending mencapai sebesar Rp 22,67 triliun, atau mengalami kenaikan 784 persen secara year on year," tandasnya. (dta)

Penulis: Desta Leila Kartika
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved