Pemilu 2019

Istri Jadi Caleg, Bawaslu Salatiga Rekomendasikan Seorang ASN Dijatuhi Sanksi

Bawaslu Kota Salatiga merekomendasikan pemberian sanksi pada seorang ASN Pemkot Salatiga atas dugaan tidak netral di Pemilu. Karena istri jadi caleg

Istri Jadi Caleg, Bawaslu Salatiga Rekomendasikan Seorang ASN Dijatuhi Sanksi
TRIBUNJATENG.COM/M NAFIUL HARIS
Ketua Bawaslu Kota Salatiga Agung Ari Mursito saat ditemui beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Salatiga merekomendasikan pemberian sanksi pada seorang yang tercatat sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga atas dugaan tidak netral di Pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Salatiga Agung Ari Mursito mengatakan rekomendasi penjatuhan sanksi telah dilayangkan ke Bawaslu Jateng untuk diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Yang bersangkutan inisial IS bekerja di perpustakaan dan arsip daerah Kota Salatiga terbukti membuat desain poster caleg kemudian diunggah ke media online," terangnya kepada Tribunjateng.com, Senin (18/2/2019)

Menurut Agung, IS pada bulan Oktober 2018 tidak hanya membuat poster melainkan pula spanduk dan lain sebagainya atas nama calon anggota legislatif asal Partai Golkar.

Agung menjelaskan, caleg yang gambarnya diunggah ke media online adalah istri IS bernama Febrina untuk daerah pemilihan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.

"Pada poster itu juga berisi visi, misi, program dan gambar caleg serta logo lengkap nomor parpol kemudan diunggah di media online," katanya.

Dikatakan Agung, terkait media online yang digunakan IS telah dikoordinasikan dengan Dewan Pers surat teguran juga sudah dikirimkan dimana agar lebih berhati-hati dan mentaati Undang-undang Pemilu.

Sementara terhadap IS, kata Agung, KASN menjatuhkan sanksi disiplin sedang administrasi. Bawaslu lanjutnya bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) juga sudah melakukan penelusuran bukti-bukti hingga pemeriksaan saksi-saksi.

"Tapi karena tidak memenuhi unsur secara lengkap Bawaslu merekomendasikan kepada KASN untuk diberi sanksi administrasi. Pelanggarannya masuk dalam kategori pelanggaran hukum lainnya dalam hal ini adalah UU ASN," ujarnya (Tribun Jateng/ M Nafiul Haris)

Penulis: M Nafiul Haris
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved