Fadli Zon Sebut Data yang Disampaikan Jokowi Ngawur, Reaksi Budiman Sudjatmiko Jadi Sorotan

TRIBUNJATENG.COM-Timses Prabowo-Sandi, Fadli Zon menyebut data yang digunakan capres nomor urut 1 adalah data ngawur.

Hal tersebut disampaikan Fadli Zon saat berdialog di program Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang live di tvOne, Selasa (19/2/2019) malam.

Fadli Zon menilai bahwa secara teknis, debat yang berlangsung pada hari Minggu (17/2/19) lebih baik dari debat sebelumnya.

Namun, ia juga masih memiliki beberapa koreksi terkait penyelenggaraan debat.

"Lebih baik besok diundi terkait visi-misi, pemaparan paslon, lalu dilanjutkan pertanyaan antar paslon,agar lebih dinamis," ujarnya.

• Rocky Gerung Sebut ILC Forum Oposisi, Karni Ilyas: Justru Setelah Dia Jadi Pembicara di Sini

• Pembangungan Jembatan gantung di Desa Wonosari Patebon Terhenti, Warga Kecewa

• Sinopsis The Last Empress Episode 5-6: Ibu Suri Minta Kaisar Nikahi Ssu Ni, Wang Sik Jadi Woo Bin

• Jadi Kandidat Ketua Alumni Unwahas, Herry Darman: Bukan untuk Cari Ketenaran

Terkait dengan tema debat, Jokowi di atas angin, menurutnya tidak benar.

"Yang benar Pak Jokowi di awang-awang, sementara Pak Prabowo down to earth," ujarnya.

"Karena yang disampaikannya tidak berdasarkan realitas, banyak data yang bodong dan ngawur, makanay saya sebut di awang-awang, makanya banyak masyarakat langsung bereaksi terkait data tersebut," ujarnya.

Fadli Zon mengkritik data Jokowi soal data jagung, beras dan konflik agraria.

Fadli Zon mengutip sebuah data yang menunjukkan bahwa konflik agraria di tahun Jokowi lebih besar dari 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tak hanya itu, Fadli Zon juga mengkritik data jalan desa yang disebut Jokowi 191 ribu kilo jalan desa.

"Klaim ini adalah satu klaim yang tidak tepat,klaimnya begitu besar, apalagi dana desa itu adalah amanat undang-undang, ini adalah pekerjaan desa, pemerintah pusat hanya mengelontorkan bersam DPR dana itu ke desa, yang menjalankan adalah desa, siapapun presidennnya pasti akan menjalankan dana desa," ujarnya.

Fadli Zon lantas menyebut bahwa Prabowo telah menginisiasi dana desa sebelum undang-undang desa tersebut ada.

"Pak Prabowo dulu bilang, 1 miliar satu desa, jauh sebelum undang-undang desa tersebut ada," ujarnya.

Terkait pernyataan Jokowi yang memiliki gagasan untuk menjadikan lubang bekas galian tambang sebagai kolam ikan, Fadli Zon mengaku tidak sepakat lantaran masih banyak bahan kimia yang bisa mematikan ikan.

"Kalau dijadikan tempat wisata baru itu bisa," ujarnya.

Terkait klaim Jokowi soal kebakaran hutan, Faldi Zon membantah dan menyebut banyak terjadi kebakaran hutan.

"Itu terjadi di 2016, 2017, 2018, bukan hanya titik api, tetapi ada kebakaran hutan, tinggal skalanya besar atau kecil, dan jumlahnya signifikan," ujarnya.

Lantas, Fadli Zon menilai bahwa Prabowo menghormati Jokowi.

"Saya kira pak Prabowo menghormati forum debat itu sebagai suatu forum yg menghormati presiden, calon presiden, jadi forum kenegarawanan," ujar Fadli Zon.

Fadli Zon lantas menyebutkan bahwa dirinya merumuskan pemaparan Prabowo dan Jokowi dalam debat itu dapat dikelompokkan dalam dua hal.

"Pak Prabowo lebih kepada mazhab ekonomi kerakyatan, karena semuanya kembali kepada rakyat. People-centered development, atau satu pembangunan yang berorientasi pada rakyat," jelasnya.

"Mau bangun infrastruktur, infrastruktur untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk siapa? Lebih banyak barang asing masuk Indonesia atau barang Indonesia yang keluar? Ekspor atau impor?" sambung Fadli Zon.

Fadli Zon juga menyebutkan bahwa pertanian, perikanan, nelayan juga termasuk dalam persoalan rakyat.

"Begitu juga ketika ditanya soal Unicorn. Bukan yunikon, Unicorn, ada 'R'-nya sedikit di situ," ujarnya kemudian.

Fadli Zon lantas menyinggung bahwa saat debat kedua, Prabowo itu bukannya tidak mengerti arti dari Unicorn.

"Itu mengoreksi spelling-nya," ungkap Fadli Zon.

tampak Budiman tertawa mendengar pemaparan Fadli ZOn.

"Kalau perusahaan startup itu hanya menjadi sebuah platform, medium, supaya uang kita keluar negeri, itu salah," kata Fadli Zon.

"Kecuali startup ini, ini kan startup ini adalah perusahaan-perusahaan yang di atas 1 miliar dolar AS. Apakah mereka ini betul memang punya orang Indonesia dan uangnya ada di Indonesia? Atau hanya menjual produk asing, orang kita yang membeli? Kita hanya menjadi pasar."

"Pak Prabowo menginginkan justru barang-barang kita melalui perusahaan-perusahaan startup ini dijual keluar, ekspor, dan ini menambah devisa. Bukan menjadi satu capital outflow tapi menjadi capital inflow," ungkapnya.

Kemudian, Fadli Zon menagih janji Jokowi di tahun 2014 terkait swasembada pangan.

"Apa yang dijanjikan tidak terealisasi, justru impor semakin besar, dan tidak berpihak kepada petani dalam negeri" ujarnya.

Fadli Zon lantas mengkritik data yang digunakan Jokowi.

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi, data-data yang berhampuran, ternyata kacau dan sangat banyak kekacauannya, bagaimana seorang paslon yang juga petahana tidak menguasai data, artinya intervensi kebijakan akan salah, kalau dalam kedokteran, dianosanya salah resepnya pasti juga salah," ujarnya.

Tampak Budiman Sudjatmiko terdiam mendengar pernyataan Fadli ZOn.

Terkait lahan HGU milik Prabowo, Fadli Zon menjelaskan bahwa Prabowo mengambilalih karena tidak ingin dikuasai asing.

Daftar Klaim Jokowi yang Dinilai Salah

Sementaraitu, dirangkum dari Kompas.Com, Ini daftar klaim dan pernyataan Jokowi saat debat Capres kedua yang tak sesuai fakta dan data.

Kebakaran Hutan dan Lahan

Calon presiden nomor urut 01 yang juga petahana, Joko Widodo, menyatakan bahwa pemerintah yang dipimpinnya berhasil mengatasi kebakaran hutan dan lahan dalam tiga tahun terakhir.

"Dalam lingkungan hidup, kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan ini sudah bisa kita atasi. Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran, hutan, kebakaran lahan gambut. Itu adalah kerja keras kita semua," kata Jokowi, dalam debat yang berlangsung Minggu (17/2/2019).

Benarkah pernyataan itu?

Berdasarkan data Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memang terjadi penurunan luas wilayah kebakaran hutan dan lahan.

Menurut data Sipongo yang merupakan Karhutla Monitoring System, terdapat 14.604,84 hektar lahan yang terbakar pada 2016.

Angka ini kemudian berkurang menjadi 11.127,49 hektar pada 2017 dan 4.666,39 hektar pada 2018.

Data Kementerian LHK, pada 2015 hingga 2017 telah terjadi penurunan jumlah hotspot sebesar 93,6 persen.

Penurunan itu dari 70.961 hotspot pada 2015 menjadi 2.440 hotspot tahun 2017. Pada 2015, tercatat area terbakar seluas 2.611.411 hektar, kemudian pada 2016 seluas 438.363 hektar, dan pada 2017 seluas 165.484 hektar.

Kemudian, pada 2018 atau empat hari sebelum pelaksanaan Asian Games 2018 ditemukan titik api terbanyak di Provinsi Riau berjumlah 90 titik.

Selain itu, ada 13 titik di Sumatera Selatan, 27 titik di Bangka Belitung, 22 titik di Sumatera Utara, 10 titik di Sumatera Barat, 4 titik di Provinsi Jambi, dan 3 titik di Lampung.

Adapun, menurut data Kemudian, peneliti dari lembaga lingkungan hidup Auriga, Iqbal Damanik mengatakan bahwa tidak benar kalau tidak ada kebakaran hutan dan lahan dalam tiga tahun terakhir.

"Dalam 2 tahun terakhir terjadi kebakaran dan indikasinya dengan titik panas. Dicatat oleh KLHK, bahwa pada tahun 2017 saja setidaknya 11 ribu hektar masih terindikasi terbakar," ucap Iqbal.

Menurut data Auriga, kebakaran hutan dari tahun ke tahun sebagai berikut: 2015-2016: 261.060 hektar 2016-2017: 14.604 hektar 2017-2018: 11.127 hektar.

11 Perusahaan Tersangka

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo memaparkan bahwa ada 11 perusahaan yang dijadikan tersangka dan dikenai sanksi sebesar Rp 18,3 triliun dalam tiga tahun terakhir.

"Kebakaran lahan harus diatas dengan penegakan hukum yang tegas. Ada 11 perusahaan yang dikenai sanksi Rp 18,3 triliun," ujar Jokowi dalam debat kedua Pilpres 2019 pada Minggu (17/2/2019).

Berdasarkan data dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), sejak 2015 hingga saat ini, setidaknya sudah terdapat 171 sanksi administrasi dan 11 gugatan perdata, serta 510 kasus pidana terkait kebakaran hutan.

Namun, belum ada satu pun putusan tersebut yang dieksekusi oleh pengadilan.

Dilansir dari Greenpeace, 10 dari 11 kasus gugatan perdata pemerintah terhadap perkebunan kelapa sawit terkait pembakaran, pengadilan memerintahkan ganti rugi dan pemulihan lingkungan senilai Rp 2,7 triliun.

Sementara, perkara perdata kesebelas merupakan kasus terbesar, yakni mencapai Rp 16,2 triliun terkait dengan pembalakan liar dilakukan sejak 2004 oleh Perusahaan Merbau Pelalawan Lestari.

Kesebelas perusahaan tersebut, yakni PT Kalista Alam (PT.KA), PT Bumi Mekar Hijau (PT.BMH), PT Palmina Utama (PT.PU), PT National Sago Prima (PT.NSP), PT Waringin Agro Jaya (PT.WAJ), PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK), PT Jatim Jaya Perkasa (PT.JJP), PT Merbau Pelalawan Lestari (PT.MPL), PT Surya Panen Subur, dan PT Waimusi Agroindah (PT.WA).

Menanggapi ini, peneliti Auriga, Iqbal Damanik mengungkapkan bahwa meskipun 11 perusahaan telah dinyatakan bersalah dengan denda Rp 18,3 triliun dan telah inkrah, namun sebagian besar nilai tersebut tetap belum dieksekusi.

Selain itu, pemerintah juga masih belum dapat mengatasi perusakan lingkungan yang masih saja terjadi, terlepas dari kasus kebakaran hutan.

"Penangangan kasus pencemaran yang ditangani selama ini jauh dapat dikatakan masih sangat minim ketimbang intensitas pelanggaran hukumnya," kata Iqbal.

"Dalam 3 tahun terakhir hanya 13 kasus yang ditangani, jauh di bawah penanganan yang dilakukan terhadap kasus pembalakan liar dan kejahatan lingkungan lainnya," ujar dia.

Tak Ada Konflik Pembebasan Lahan

Calon presiden nomor urut 01 yang juga petahan, Joko Widodo menyatakan, hampir tidak ada konflik dalam pembangunan infrastruktur selama 4,5 tahun ini.

Hal itu ia sampaikan dalam debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019) malam saat menanggapi jawaban Prabowo saat menjawab pertanyaan mengenai infrastruktur yang tidak melibatkan masyarakat.

"Dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Karena apa, tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung," kata Jokowi.

Bagaimana fakta dari pernyataan Jokowi itu? Benarkah tak terjadi konflik dalam pembebasan lahan untuk infrastruktur?

Menurut Greenpeace, pada 2015 menunjukkan terjadinya konflik di masyarakat Batang yang terdampak pembangunan PLTU.

Sedangkan Direktur Pusat Penelitian Energi Asia, Adhityani Putri menyebut, konflik ini masih berlangsung hingga hari ini dan berujung pada gugatan bahkan pemindahpaksaan permukiman warga.

"Pembebasan lahan untuk pembangunan infrstruktur energi khususnya PLTU batubara menimbulkan konflik hebat di masyarakat. Contoh adalah kasus pembangunan PLTU Batang di Jawa Tengah yang berujung pada gugatan masyarakat," kata Dhitri.

"Sampai hari ini PLTU Batang masih menyisakan konflik pembebasan lahan. Hingga 2016, 71 orang masih menolak pindah, berakhir ‘dipindahpaksakan’," ujar dia.

Konflik lain terjadi pada proses pembangunan bandara baru Yogyakarta (New Yogyakarta Airport) di Kulon Progo.

Dalam pemberitaan Kompas.com Juli 2018, tercatat adanya warga yang tidak mengambil uang ganti rugi yang disiapkan pemerintah atas tanah mereka yang akan dibangun sebagai lahan bandara. mereka menolak penggusuran yang dilakukan.

Bahkan, warga yang sudah tidak memiliki rumah bertahan di area pembangunan bandara.

Mereka tinggal di pengungsian, baik di masjid atau tenda-tenda di dalam Izin Penetapan Lokasi (IPL).

Adapun, menurut catatan peneliti lembaga pemerhati lingkungan Auriga, Iqbal Damanik, masih banyak konflika yang terjadi.

"Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang tahun 2017, atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian konflik," kata Iqbal.

Adapun, sekktor properti menempati posisi kedua dengan 199 konflik atau 30 persen. Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik atau14 persen, disusul sektor pertanian dengan 78 konflik atau 12 persen.

"Dengan begitu, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria. Sementara tahun 2018 konflik lahan terkait infrastrukut dicatat sejumlah 16 kasus," kata Iqbal Damanik.

Dana Desa

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo menyampaikan klaimnya mengenai dana desa yang digelontorkan pemerintah di masa jabatannya.

Jokowi menyampaikan, selama tiga tahun, sebesar Rp 187 triliun digelontorkan untuk dana desa ini.

"Berkaitan dengan bidang infrastruktur. Kita tahu dalam tiga tahun ini, telah kita gelontorkan Rp 187 triliun dana desa ke desa-desa," kata Jokowi dalam debat yang berlangsung Minggu (17/2/2019) malam.

Benarkah pernyataan itu? Berdasarkan data dari situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun.

Sementara, pada 2017, pemerintah menggelontorkan sebesar Rp 60 triliun.

Pada 2016, sebesar Rp 46,98 triliun digelontorkan untuk dana desa. Kemudian, pada 2015, pemerintah menganggarkan sebesar Rp 20,7 triliun.

Dengan demikian, total dana desa yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 187,68 triliun selama empat tahun.

Menurut Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ervyn Kaffah, sejauh ini sebagian besar Dana Desa memang dibangun untuk membangun infrastruktur.

Namun, belum diketahui secara pasti apakah penggunaan dana desa itu berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

"Banyak dari infrastruktur yang dibangun lebih berorientasi konsumtif alih-alih produktif. Pembangunan kantor desa, pagar kuburan, atau rabat gang umum ditemui," ujar Ervyn. (TribunJateng.com/Woro Seto)