Pemkab Batang Kebut Perda Kabupaten Layak Anak, Alasannya Karena Ini

DP3AP2KB Kabupaten Batang, saat ini sedang menyusun Perda Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada anak.

Pemkab Batang Kebut Perda Kabupaten Layak Anak, Alasannya Karena Ini
TRIBUN JATENG/DINA INDRIANI
Kepala DP3AP2KB Batang, Muchlasin 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Batang, saat ini sedang menyusun peraturan daerah (perda) tentang Kabupaten Layak Anak (KLA).

Kepala DP3AP2KB Batang, Muchlasin mengatakan, perda tersebut untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada anak.

Pasalnya, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Batang terhitung tinggi, bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat.

“Kebutuhan perda ini tentu mendesak sekali. Tahun ini harus jadi. Kami targetkan awal April 2019 sudah selesai. Setelah itu segera kami ajukan kepada Bupati,” tutur Muchlasin saat ditemui, Rabu (20/2/2019).

DP3AP2KB Batang mencatat, 2017 terdapat 20 kasus kekerasan terhadap anak.

Rincinya ada 15 pelecehan seksual, 4 kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan 1 kasus perdagangan anak.

Pada 2018, ada 23 kasus anak, yakni 10 kasus pelecehan seksual, 10 KDRT, 3 anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Sedangkan pada 2019, sudah ada empat kasus, masing-masing 2 kasus baik pelecahan seksual maupun KDRT.

“Kami sudah mensosialisasikan kepada masyarakat jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak segera lapor. Kami akan mendampingi mereka sampai akhir. Namun, niat baik kadang kalah dengan rasa malu keluarga yang enggan melapor,” ujarnya.

Setelah Perda Kabupaten Batang tentang KLA lahir, tidak menjamin pula angka atau kejadian kekerasan anak berkurang.

Perda tersebut harus didukung kelembagaan KLA dan keterlibatan aktif dari masyarakat, dunia usaha, dan media massa.

“Kami juga mendorong KLA bisa terwujud sampai ke tingka desa. Caranya menggunakan anggaran dana desa. Pihak desa bisa mengalokasikan anggaran untuk fasilitas bermain anak, kegiatan yang mendukung tumbuhkembang anak dan lainnya,” jelasnya.

Menurutnya, Perda KLA menampung 5 komponen yaitu kelembagaan, perlindungan khusus, hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga, dan pengasuhan alternatif, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Kelima komponen tersebut terdapat pula 24 indikator yang mewadahi kebutuhan dan perlindungan anak.

“Kabupaten atau kota di Jawa Tengah mayoritas sudah memiliki Perda KLA. Hanya 6 yang belum, termasuk Batang, kami bakal kebut menggandeng Universitas Soedirman (Unsoed) Purwokerto,” pungkasnya. (Dina Indriani)

Penulis: dina indriani
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved