PT KAI Gelar Suluh Kebangsaan Tempuh Jarak 1.341 Kilometer daari Merak - Banyuwangi

PT KAI dan Gerakan Suluh Kebangsaan menggelar Jelajah Kebangsaan. Gelaran itu menggunakan rute kereta api Merak ke Banyuwangi

PT KAI Gelar Suluh Kebangsaan Tempuh Jarak 1.341 Kilometer daari Merak - Banyuwangi
TRIBUN JATENG/DHIAN ADI PUTRANTO

TRIUNJATENG.COM, SOLO -- PT KAI dan Gerakan Suluh Kebangsaan menggelar Jelajah Kebangsaan. Gelaran itu menggunakan rute kereta api Merak ke Banyuwangi, mulai 18-22 Februari 2019.

Gerakan tersebut bertujuan mengajak berbagai elemen warga untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkokoh NKRI.

Direktur Utama KAI Edi Sukmoro menuturkan, pihaknya senantiasa mendukung kegiatan yang positif dalam rangka memupuk rasa berkebangsaan Indonesia. Kegiatan itu dikemas dalam format dialog antara tokoh nasional dengan warga.

Beberapa tokoh meliputi Mahfud MD, Ganjar Pranowo, Alissa Wahid, dan FX Hadi Rudyatmo. Jelajah Kebangsaan diadakan di 9 stasiun yang dimulai dari Stasiun Merak, Stasiun Gambir, Stasiun Cirebon, Stasiun Purwokerto, Stasiun Yogyakarta, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Jombang, Stasiun Surabaya Gubeng dan berakhir di Stasiun Banyuwangi.

"Para tokoh nasional yang hadir akan menggunakan kereta api khusus untuk menempuh jarak 1.341 kilometer dari stasiun paling barat di Pulau Jawa hingga stasiun yang berada di paling timur Pulau Jawa selama lima hari perjalanan," ungkap Edi di lobi Stasiun Balapan Surakarta, Rabu (20/2).

Dia berujar, Gerakan Suluh Kebangsaan, dapat menguatkan dan menyebarluaskan semangat positif kebangsaan Indonesia melalui jalur kereta api. Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD mengapresiasi dukungannya dan kepedulian KAI.

“Kita berharap kerjasama bisa berlanjut terus dalam kegiatan lain. Ini demi cita-cita bersama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” kata Mahfud.

Mahfud Singgung Hoax Pergantian Ahok

Mahfud MD juga sempat menyinggung kabar hoaks pergantian Cawapres Ma’ruf Amin dengan Basuki Tjahaya Purnama (BTP) atau Ahok.

"Sesuai Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD), Ahok tidak mungkin bisa menggantikan posisi Ma’ruf Amin,” kata Mahfud.

Mahfud berpendapat isu tersebut sudah banyak dipercayai masyarakat. Dia menegaskan, sesuai aturan UU MD3 selama 60 hari sebelum Pemilu, pasangan calon (Capres-Cawapres) tidak boleh diganti.

"Sekarang waktu pencoblosan sudah tinggal 59 hari. Jadi tidak mungkin Ma’ruf Amin digantikan Ahok. Saya melihat bagi yang paham mengenai aturan, tentunya tidak akan mempercayainya itu,” kata dia.

Bila ada pergantian, tambahnya, paslon Capres-Cawapres yang mundur atau diganti dikenai denda Rp 50 miliar dan hukuman lima tahun penjara. Hal ini sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Apalagi Parpol yang mencabut dukungannya, ketuanya juga bisa dihukum enam tahun dan denda Rp 100 miliar. Saya tegaskan sangat tidak mungkin ada perubahan Capres-Cawapres,” jelasnya.

"Saya perlu meluruskan hal ini, karena ada yang masih berupaya mengembangkan isu tersebut untuk mendulang suara," kata Mahfud. (dna)

Penulis: Daniel Ari Purnomo
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved