Bawaslu Demak Gelar Rapat Koordinasi Terkait Penertiban 2000 Lebih APK yang Langgar Aturan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Demak menggelar rapat koordinasi pengawasan dengan stakeholder Pemilu 2019, Senin (25/2/2019).

Bawaslu Demak Gelar Rapat Koordinasi Terkait Penertiban 2000 Lebih APK yang Langgar Aturan
Tribunjateng/Alaqsha Gilang Imantara
Bawaslu Demak menggelar rapat koordinasi dengan stakeholder Pemilu 2019 untuk penertiban APK Yang Melanggar di Hotel Amantis Demak, Senin (25/2/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Demak menggelar rapat koordinasi pengawasan dengan stakeholder Pemilu 2019, Senin (25/2/2019).

Rapat diikuti oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), partai politik (Parpol), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinputaru) Demak.

Rapat tersebut merupakan koordinasi Bawaslu Demak dengan stakeholder terkait dalam menertibkan 2.000 lebih alat peraga kampanye (APK) yang melanggar di Demak, Kamis (28/2/2019).

Bawaslu Demak akan menertibkan APK yang terpasang di taman, pohon, kantor pemerintah, maupun tempat ibadah.

Anggota DPRD Demak Komentari Lamanya Penyelesaian Pembangunan Pasar Mranggen

"APK berupa papan reklame yang bersamalah juga akan ditertibkan oleh Bawaslu Demak bekerjsama dengan stakeholder terkait mulai panwascam, PPK, Dinas perhubungan, Satpol PP, Parpol, Dinputaru Demak," ujar Ketua Bawaslu Demak, Khoirul Saleh ditemui usai Rapat Koordinasi Pengawasan Dengan Stakeholder Pemilu di Hotel Amantis Demak, Senin (25/2/2019).

Menurutnya, penertiban APK sesuai dengan SK Bupati Demak nomor 273/201 tahun 2018 tentang penetapan tempat kampanye dan tempat pemasangan APK dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Besok Kamis, kami akan menertibkan secara merata di 14 kecamatan se-Demak," urainya.

Dia juga menegaskan, rapat koordinasi juga untuk menekankan pada peserta Pemilu agar tidak melakukan politik uang dalam kegiatan kampanye.

"Di dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu di mana Di dalam pasal 280 ayat 1 huruf j ditegaskan setiap pelaksana peserta dan tim kampanye dilarang untuk menjanjikan ataupun memberikan uang dan barang kepada peserta kampanye," tegasnya.

Dijelaskan, untuk sanksi pidananya diatur di dalam pasal 521 adalah pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta rupiah. (agi)

Penulis: Alaqsha Gilang Imantara
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved