Lima Bulan Masa Kampanye, Bawaslu Temanggung Lakukan 73 Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Temanggung, telah melakukan 73 pencegahan pelanggaran Pemilu‎, selama lima bulan masa kampanye Pemilu 2019.

Lima Bulan Masa Kampanye, Bawaslu Temanggung Lakukan 73 Pencegahan Pelanggaran Pemilu
kompas.com
Rekomendasi dan keputusan Bawaslu untuk meloloskan bakal calon legislatif mantan narapidana koruptor munculkan polemik panjang. 

TRIBUNJATENG.COM, TEMANGGUNG - Jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Temanggung, telah melakukan 73 pencegahan pelanggaran Pemilu‎, selama lima bulan masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Temanggung, Erwin Nurrachmani P.

‎"Jajaran pengawas, selama kurun waktu lima bulan masa kampanye ini telah melakukan beragai upaya pencegahan kepada peserta Pemilu, aparat dan masyarakat. Tujuannya supaya mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan kampanye yang ada," kata Erwin, Kamis (28/2/2019).‎

Disampaikan, berbagai langkah pencegahan yang telah dilakukan jajaran Bawaslu, antara lain terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN), kepala desa (Kades) serta perangkat desa.

Juga terkait pencegahan penggunaan tempat ibadah, tempat pendudikan dan fasilitas pemerintah lainnya untuk kegiatan kampanye.

Bawaslu Kendal dan PWI Kendal Ajak Pemilih Pemula Jeli Awasi Pemilu

Juga, pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, praktik politik uang serta konflik antar pendukung peserta pemilu.

"Total, kita melakukan pencegahan terhadap 73 potensi pelanggaran Pemilu, yang tersebar di 20 kecamatan yang ada di Temanggung," ujarnya.

‎Menurut Erwin lebih lanjut, pencegahan dimulai dari mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan.

Selanjutnya berkoordinasi lintas sektoral, terutama untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat.‎

‎Selain itu, pihaknya juga tak segan menjalin silaturrahmi maupun mengundang langsung para pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran.

Juga, menyampaikan himbauan melalui surat resmi.‎

"Semua usaha pencegahan tersebut perlu dilakukan, supaya masyarakat lebih memahami seluk beluk perundang-undangan tentang Pemilu lengkap dengan mekanisme penanganannya," pungkasnya. (yan)

Penulis: yayan isro roziki
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved