Kadesnya Terjaring OTT, Bupati Tegal Umi Azizah : Jadikan Ini Pembelajaran

Dalam hal ini, Umi perpesan agar tidak memboroskan anggaran dengan melakukan perjalanan dinas yang tidak penting

Kadesnya Terjaring OTT, Bupati Tegal Umi Azizah : Jadikan Ini Pembelajaran
Tribunjateng.com/Akhtur Gumilang
Kedua Tersangka saat diekspose di Mapolres Tegal kemarin. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Kabar Kades dan rekanannya yang terjaringnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polres Tegal mendapat sorotan dari Bupati Tegal, Umi Azizah.

Meski tidak secara langsung menyebutkan nama Kades yang terjaring, Umi justru ingin kejadian tersebut menjadi bahan introspeksi diri, utamanya bagi para pejabat ASN.

Dia mengaku bahwa kejadian ini sangat menyangkut citra dan nama baik Pemkab Tegal.

Sehingga, Umi menegaskan bahwa peristiswa OTT yang melibatkan perangkat Pemerintah, diharapkan bisa menjadi pembelajaran dan bahan evaluasi.

"PNS harus berintegritas dan selalu menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat, pelayan publik yang tidak memupuk kemakmuran dengan cara-cara melanggar aturan seperti korupsi," tegas Umi kepada Tribunjateng.com, Jumat (1/3/2019).

Dalam hal ini, Umi perpesan agar tidak memboroskan anggaran dengan melakukan perjalanan dinas yang tidak penting.

“Jadikan ini pembelajaran penting. Mari saling mengevaluasi diri dan segera melakukan perubahan. Bekerja lebih giat, lebih disiplin, bekerja lebih keras dan berani melakukan inovasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” pesan Umi.

Sebelumnya diberitakan, seorang Kepala Desa Kedungjati, Kecamatan Warureja, dan rekanannya asal Kabupaten Cirebon terjaring OTT oleh Satreskrim Polres Tegal saat melakukan pemerasan.

Adapun tersangka di antaranya, Kades Kedungjati M Zaenudin (32) dan rekanannya yang mengaku sebagai Aparat Penegak Hukum, Rizal Iskandar (36).

Zaenudin sendiri baru menjabat sebagai Kades selama satu tahun lebih dari hasil Pilkades Serentak Gelombang I pada tahun 2017 lalu.

Korban pemerasan yang diincar tersangka antara lain, Gandhi Bayu selaku rekanan proyek dan sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Tegal.

Pejabat DPU Kabupaten Tegal yang ikut diperas juga antara lain, Kepala DPU Hery Suhartono, Kabid Jalan DPU Munadi, dan staf DPU Sulistiro.

Apabila sesuai Permendagri nomer 65 tahun 2017 dengan dikuatkan Perda nomer 14 tahun 2016 tentang Kepala dan Perangkat Desa, maka Kades yang tersandung kasus hukum harus diganti dengan cara Pergantian Antar Waktu (PAW).

"Artinya, harus segera diangkat Pejabat Sementara (Pjs). Jika ada keputusan hukum tetap, maka Kades yang tersandung hukum harus segera diberhentikan," terang Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal, Agus Salim, terpisah. (TRIBUN JATENG/GUM).

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved