Ketua DPR RI Bambang Soesatyo Persyaratkan Beberapa Hal Jika Anggota TNI Duduki Jabatan ASN

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo tak mempermasalahkan bila anggota TNI menduduki jabatan ASN asalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo Persyaratkan Beberapa Hal Jika Anggota TNI Duduki Jabatan ASN
tribunnnews/danny permana
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berbincang dengan redaksi Tribun Grup dalam kunjungannya ke kantor Tribun di Jakarta, Rabu (24/1/2018). TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo tak mempermasalahkan bila anggota TNI menduduki jabatan ASN asalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bambang menyatakan, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu dikaji jika pemerintah hendak menempatkan perwira menengah dan tinggi TNI di sejumlah kementerian dan lembaga.

Beberapa di antaranya yakni Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 47 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

"Saya menyatakan setuju keterlibatan TNI di instansi pemerintah jika didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Jumat (1/3/2019).

Karena itu, ia meminta Panglima TNI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dan Kementerian Pertahanan mengkaji peraturan-peraturan tersebut dalam rangka rencana restrukturisasi perwira TNI dan Polri.

Bambang juga meminta pihak terkait untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa restrukturisasi TNI berbeda dengan dwifungsi ABRI di era Orde Baru.

"Mendorong Kemenhan dan Panglima TNI untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa keterlibatan TNI di instansi pemerintah bukanlah mengembalikan dwi fungsi ABRI seperti yang berlaku dahulu," kata Bambang.

"Ini keterlibatan TNI di instansi pemerintah sesuai dengan yang diatur dalam perundangan yang ada," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan restrukturisasi TNI akan segera dilakukan.

Restrukturisasi tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Implementasi dari perubahan Perpres tersebut, yakni peningkatan kapasitas sebanyak lebih dari 60 jabatan di struktur TNI. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketua DPR Anggap Tak Masalah Perwira TNI Duduki Jabatan ASN"

Editor: deni setiawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved